Sejarah dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.TV - Lembaga Wali Nanggroe di Aceh menjadi salah satu simbol penting dalam sejarah Aceh pasca damai. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat kemudian bersepakat untuk membentuk lembaga Wali Nanggroe melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe resmi lahir pada tahun 2013, tepatnya delapan tahun pasca perdamaian, lembaga yang menjadi simbol pemersatu rakyat Aceh ini  memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keamanan di Aceh pasca MOU.

Lembaga Wali Naggroe dijabat langsung oleh mantan perdana menteri GAM Teungku Malik Mahmud Al Haythar yang dihormati dan dianggap sebagai simbol pemersatu rakyat Aceh dalam melestarikan adat istiadat dan nilai-nilai budaya Aceh,  Wali Nanggroe juga turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan pembangunan dan perdamaian di Aceh.

Sebagai lembaga yang dihormati, Wali Nanggroe memiliki kewenangan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian gelar kebangsawanan, mediasi dalam konflik sosial, serta perlindungan terhadap adat dan budaya Aceh. Keistimewaan inilah yang menjadikan Aceh berbeda dari provinsi lain di Indonesia, di mana lembaga Wali Nanggroe menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk berdasarkan hasil perjanjian damai antara gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, Lembaga Wali Nanggroe kini telah menjalankan peran kunci dalam konteks otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi Aceh.