Pemerintah Beri Bantuan hingga Rp60 Juta untuk Rumah Rusak Imbas Banjir Sumbar, Buka Opsi Relokasi

PADANG, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan rumah rusak akibat banjir lahar dingin di Sumatera Barat dan melakukan relokasi untuk pemukiman yang masuk zona berbahaya.

Tim Badan Geologi, BNPB, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi.

Nantinya, dalam proses relokasi, kata dia, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB. 

"Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG," terang Suharyanto saat meninjau lokasi pengungsian warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor, Rabu (15/5/2024). Dikutip dari siaran pers BNPB.

Baca Juga: Update Banjir Bandang Sumbar, BNPB: 67 Orang Meninggal Dunia, 20 Korban Masih Hilang

Menurut Suharyanto, relokasi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan.

Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan. 

"Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," ungkapnya.

Menyambut rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut bila ada dari masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru. 

Baca Juga: Area Pencarian Korban Banjir Lahar Hujan Diperluas, Anjing Pelacak Dikerahkan ke Lokasi

"Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak," terang Mahyeldi. 

Namun demikian, Mahyeldi belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun tersebut. Kendati demikian pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG. 

Sebagai informasi, bencana banjir bandang terjadi pada Sabtu (11/5) malam yang melanda Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman.

Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB, data korban meninggal tercatat berjumlah 67 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.