Soal Penerapan Tarif TransJakarta Berdasarkan KTP, Ini Kata Anggota DPRD DKI Jakarta dan Pengamat

Begitu juga dengan LRT dan MRT bisa diterapkan konsep serupa.

Trubus mengatakan, TransJakarta bisa mencontoh konsep kereta api jarak jauh.

Di mana dalam satu rangkaian kereta ada gerbong eksekutif dan ekonomi yang fasilitasnya berbeda, tapi waktu tempuhnya sama.

Ia meyakini konsep seperti itu bukan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat.

Asalkan sosialisasinya dilakukan secara masif dan baik. 

"Jadi nanti masyarakat yang bayar lebih ini, dipakai untuk mensubsidi yang Rp3.500. Karena memang tak dipungkiri subsidi transportasi umum cukup membebani Pemprov DKI. Subsidi selalu eror, jumlah yang dilaporkan beda dengan jumlah yang ada di lapangan," terangnya.

Trubus melanjutkan, langkah TransJakarta membedakan tarif itu juga sebagai persiapan Jakarta kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota.

Dengan begitu, Jakarta juga akan kehilangan subsidi khusus dari pemerintah yang sebelumnya dinikmati karena berstatus Ibu Kota Negara. 

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Taufik Azhar mengatakan, setuju dengan rencana TransJakarta menerapkan tarif berdasarkan domisili atau KTP penggunanya serta berdasarkan status ekonomi penumpang.

Apalagi kini Jakarta perlu menstabilkan ekonominya.

Pada 2024 nanti, Jakarta statusnya berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Juga: KA Suite Class Compartment Berangkat Perdana dari Surabaya, Tiket Rp1,9 Juta Penumpang Tetap Full

"Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena kita tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO)," kata Taufik pada Rabu (27/9).

Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya bagi setiap pelanggan.

"Kita butuh moda transportasi yang lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan," ucapnya.

Meski demikian, Taufik mengatakan, usulan terkait kenaikan tarif TransJakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang belum dibahas di tingkat DPRD.

Baca Juga: Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Cak Imin Percaya Hakim MK Jujur

Adapun tujuan penerapan tiket berbasis akun ini agar subsidi tiket yang digelontorkan di tiga mode transportasi publik milik DKI Jakarta lebih tepat sasaran.

Saat ini, tarif subsidi diterapkan untuk seluruh masyarakat yang menggunakan LRT, MRT dan TransJakarta, baik warga ber-KTP DKI maupun non-DKI.

Pengoperasian TJ, MRT, dan LRT memerlukan biaya total sekitar Rp7 triliun dalam setahun.

Pemerintah Provinsi DKI tiap tahun mengeluarkan biaya dalam bentuk PSO sekitar Rp4 triliun agar biaya tiket terjangkau.