JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan tilang uji emisi untuk menekan polusi udara.
Diketahui, proses penegakan hukum tilang emisi itu akan dilakukan uji coba atau prarazia oleh aparat gabungan pada pekan ini.
Sementara pelaksanaan tilang uji emisi secara masif akan diterapkan per 1 September 2023.
Terkait hal ini, Polda Metro Jaya bakal memberikan sanksi denda maksimal, pada pengendara yang kendaraanya tak lolos uji emisi di DKI Jakarta.
Menurut penjelasan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, sanksi yang dijatuhkan berbeda, bergantung pada jenis kendaraan yang digunakan.
"Untuk sepeda motor (sanksi) Rp 250.000, roda empat Rp 500.000 tilangnya denda maksimal," ujar Latif di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Menurut Latif, mekanisme penilangan yang dilakukan sama seperti penindakan pelanggaran lalu lintas pada umumnya.
Namun, kata dia, pengujian emisi kendaraan bermotor akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di lokasi pelaksanaan.
"Karena yang mempunyai alatnya kan dari mereka. Nah kami akan lakukan membantu penilangan, nanti itu alatnya ada di Dinas LH dan nanti kami akan bekerja sama," pungkasnya, dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Catat! Uji Coba Tilang Uji Emisi Kendaraan di Jakarta Mulai Besok, Razia Masif Dilakukan 3 Bulan
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, uji coba tilang uji emisi akan dilakukan mulai besok, Jumat (25/8).
Tilang tersebut, kata dia, akan dilakukan masif pada September 2023, hingga tiga bulan ke depan.
"Rencananya besok kami akan melakukan uji coba tilang uji emisi. Masifnya akan kami lakukan tanggal 1 September," kata Asep dalam konferensi pers secara daring, Kamis (24/8).
"Jadi mulai September sampai tiga bulan ke depan kami akan melakukan razia uji emisi," imbuhnya.
Dia menjelaskan, razia uji emisi ini bakal dilakukan bersama Polda Metro Jaya, POM TNI, serta Satpol PP.
Selain uji emisi, Asep mengatakan bahwa Provinsi DKI saat ini gencar melakukan sejumlah aksi untuk mengurangi polusi udara secara signifikan.
Beberapa di antaranya dengan menerapkan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.
Kemudian memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi ASN DKI, menambah titik pemantauan kualitas udara, serta menanam ribuan pohon.
Tak hanya itu, pihaknya juga terus mengimbau masyarakat DKI untuk masif menggunakan transportasi umum.
"Kami juga berharap masyarakat bisa ikut mengurangi emisi yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan transportasi publik, tidak membakar sampah, ikut uji emisi, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan serta memproteksi diri menggunakan masker," jelasnya.
Baca Juga: Kendaraan Tak lulus Uji Emisi, Dilarang Masuk Gedung Pemprov dan Pemkot DKI Jakarta
Sumber : Kompas TV/Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.