Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Kepala Uswatun Hasanah, menyebut berdasarkan keterangan Kepsek SMKN 1 Sale, Widodo, merinci siswa yang sudah membayar infaq tersebut.
Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
Sementara terkait jumlah iuran tersebut, sudah terkumpul Rp130-an juta.
"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," kata Uswatun.
Terkait siswa yang ditanyai gubernur, ia menyebut dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.
"Harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," ucapnya.
Baca Juga: Ada Pungli di Sekolah Berkedok Infak, Ganjar: Saya Senang Ada Siswa yang Mau Mengaku
Kepsek klaim dapat dukungan
Kepsek SMKN 1 Sale, Rembang Widodo buka suara setelah dirinya dicopot dari jabatannya.
Dilansir dari Kompas.com, ia mengatakan sejumlah uang yang diminta kepada siswa untuk pembangunan musala sudah dikoordinasikan dengan komite sekolah dan wali murid.
Widodo mengungkapkan, uang pembangunan musala diputuskan diambil dari wali murid dan mereka mengaku ikhlas dengan pungutan ini.
"Itu sebagian dari wali murid itu sudah ikhlas, kalau disuruh mengembalikan. Mereka tidak mau menerima. 'kalau dikembalikan ya saya tolak' wali murid bilange seperti itu," ujar Widodo.
Selain itu, ia juga mengeklaim mendapatkan respons positif dari para tokoh masyarakat, terkait inisiatif membangun mushala menggunakan dana iuran itu.
"Banyak tokoh masyarakat termasuk kiai mendukung saya terkait inisiatif membangun Mushala, karena sifatnya keagamaan untuk ibadah, dan ini nanti juga mungkin selalu didukung, termasuk semua komite," kata dia.
PGRI Jateng Kritik Ganjar Copot Kepsek SMKN 1 Sale
Buntut mencopot jabatan Kepsek SMKN 1 Sale, Rembang, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat kritikan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng.
Ketua PGR Jateng Muhdi menilai tindakan Ganjar mencopot kepala sekolah tersebut dinilai terburu-buru.
Ia pun menyebut, seharusnya Gubernur Jawa Tengah terlebih dahulu mendengarkan yang bersangkutan untuk klarifikasi.
"Menyesal atas keputusan yang sering saya sampaikan tergesa-gesa tanpa proses yang cukup," kata Muhdi.
Di sisi lain, Muhdi mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 membolehkan penggalan dana.
Sehingga, jika Ganjar Pranowo menyatakan sumbangan dan infak itu disamakan dengan pungutan, PGRI Jawa Tengah menegaskan tidak sepakat lantaran Pasal 1 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sudah jelas membedakan antara pungutan dan sumbangan.
Apalagi infak yang dihimpun bersama komite untuk pemenuhan sarana ibadah yaitu musala yang tidak wajib dan jumlahnya tidak terikat mestinya bisa dikategorikan sumbangan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.