Ombudsman Aceh Terima 200 Lebih Aduan Layanan Publik Tahun 2022

BANDA ACEH, KOMPAS.TV - Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Dian Rubianty, laporan pengaduan tentang kepegawaian diantaranya seperti dugaan adanya maladministrasi pada mutasi pegawai, dan seleksi P3K. Pengaduan agraria seperti dokumen agraria yang tidak di tanda tangani, dan penundaan berlarut dan tidak dilayani, serta persoalan pemerintahan desa. Disamping sejumlah laporan pengaduan layanan publik lainnya seperti masalah PDAM dan kelistrikan.

Ada 201 jenis laporan pengaduan yang diterima Ombudsman selama 2022 dan 70 persen dari jumlah laporan itu telah diselesaikan oleh Ombudsman. Sisanya tidak selesai karena laporan pengaduan diterima diakhir tahun 2022 dan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun berjalan saat ini,

Sementara itu, selain menerima aduan layanan publik dari masyarakat, Ombudsman juga melakukan kajian isu-isu yang berdampak krusial terhadap pelayanan publik dan menjadi wewenang Ombudsman seperti isu antrian BBM, banjir dan isu isu publik lain yang berdampak.