Usai Kericuhan di Wadas, Gubernur Ganjar Siapkan Evaluasi Serius dengan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dalam upaya penyelesaian polemik di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan evaluasi sekaligus tindak lanjut terkait masalah tersebut.

“Secepatnya kita akan melakukan evaluasi sekaligus tindak lanjut, termasuk masukan dari Komnas HAM,” ujarnya dalam jumpa pers usai melakukan rapat dengan Komisi III DPR, Komnas HAM, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Imam Aziz, dan Kapolda Jawa Tengah di Semarang, Jumat (11/2/2022).

Dalam hal ini Ganjar menjelaskan, yang pertama akan mengevaluasi sisi teknis yaitu, meliputi isu pertambangan, isu lingkungan dan sebagainya yang terkait dengan fungsi juga tugas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) sebagai institusi yang mengerjakan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendata.

Kedua, menyangkut cara-cara yang nanti tidak boleh ada kekerasan.

“Ketiga, soal bagaimna nanti kita menyiapkan kondisi masyarakat bisa kembali rukun dan guyub. Saya mendapat informasi menyedihkan, bullying pada anak-anak terjadi loh, yang pro dan kontra,” ungkapnya.

Nantinya, KPAI, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan juga akan terlibat. Dengan demikian, tiga agenda tersebut, menurut Ganjar, akan dibereskan.

“Ya, kita tinggal nyiapin nanti, mencari waktu yang bagus. Makanya, kami melaksanakan rapat dengan pihak terkait,” terangnya.

Baca Juga: Ini Alasan Usman Hamid Sebut Presiden Bertanggung Jawab Tindakan Represif di Desa Wadas

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan, Komnas HAM meminta Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif dalam upaya penyelesaian polemik di Desa Wadas.

Lebih jauh, Beka mengatakan, soal sikap dan posisi Komnas HAM terkait peristiwa kericuhan kemarin kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Pertama, soal evaluasi tentang pendekatan keamanan sehingga tidak sampai ada peristiwa ketiga.

Pasalnya, kericuhan yang terjadi pada Selasa (8/2/2022) lalu adalah peristiwa kedua setelah sebelumnya hal serupa terjadi pada sekitar April 2021.

Kedua, pihaknya meminta untuk segera menarik pasukan dari Wadas. “Ini penting karena akan membangun suasan guyub tadi, kemudian memulihkan trauma warga, serta menyiapkan bagaimana kedepan,” tutur Beka.

Ketiga, Komnas HAM juga meminta kepada Gubernur Ganjar untuk menyiapkan alternatif-alternatif  solusi dalam dialog yang nanti akan difasilitasi oleh Komnas HAM.

Solusi tersebut baik dari soal teknik penambangan, soal izin, soal informasi yang harus disampikan kepada masyarakat, termasuk juga metode sosialisasi .

“Ini penting karena warga harus diperkuat posisinya sehingga tidak hanya sekadar objek saja tetapi juga harus dalam posisi yang setara dan tidak dalam tekanan ketika dialog dengan gubernur, BBWS, dan pihak-pihak lainnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, diungkapkannya, Komnas HAM dalam hal ini akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen dari Gubernur Ganjar juga dari pihak Kepolisian.

“Saatnya juga memulihkan trauma terutama bagi perempuan dan anak-anak,” tutup Beka.

Baca Juga: Ganjar Pranowo akan Temui Warga Kontra Tambang di Desa Wadas