Sengketa dengan Pemkab Malinau, Susi Air Menjelaskan Kontribusinya yang Mencapai Rp3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kontribusi Susi Air, maskapai penerbangan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mencapai Rp3 miliar.

Penjelasan itu disampaikan oleh kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, dalam konferensi pers virtual.

Donal menjelaskan bahwa Susi Air telah melayani jasa penerbangan di Malinau sejak beberapa tahun lalu.

Susi Air juga menyewa Hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara, sejak 2012 sebesar Rp 15,3 juta.

Namun, pada 2020 dan 2021, Susi Air mengakui terjadi keterlambatan pembayaran sewa karena pandemi Covid-19.

Saat itu, kata Donal, bandara dan Susi Air tidak beroperasi secara normal. Meskipun begitu, Donal mengatakan bahwa Susi Air telah membayar keterlambatan biaya sewa hanggar, termasuk dendanya.

"Dihitung total sudah berkontribusi (penerimaan daerah Kabupaten Malinau) sebesar Rp 3 miliar. Susi Air itu sudah memberikan pada penerimaan daerah Kabupaten Malinau Rp 2,9 miliar.  Itu angka nominal yang secara rill belum termasuk hitungan denda terhadap keterlambatan yang terjadi," ujarnya, seperti diberitakan dari Kompas.com, Sabtu (5/2/2022).

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sebut Tak Ada Unsur Politik Soal Polemik Penerbangan Susi Air

Pihak Susi Air juga menyanggah kabar yang menyebut mereka tidak membayar sewa Hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara.

"Sekalipun sudah dipastikan Susi Air yang keluar dari bandara (Malinau), kewajiban tetap kami bayarkan dan kami juga lunasi," ujar kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, dalam konferensi pers virtual.

"Jadi kalau ada yang bilang tidak bayar sewa adalah informasi tidak benar. Karena kami mendengar pernyataan itu disampaikan oleh pejabat di Kabupaten Malinau," lanjut dia.

Tidak terkait Politik

Susi Pudjiastuti, mengaku dirinya sama sekali tidak berpikir bahwa polemik terkait pengeluaran paksa pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, berkaitan dengan unsur politis.