Anggota Komisi I DPR: Banyak Pejabat Pemda Papua Biayai Gerakan KKB

PAPUA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkap, ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua ikut membiayai gerakan terorisme yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Dave dalam sebuah diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Kronologi Terungkapnya Keterlibatan ASN Diduga Pemasok Senjata KKB, Polisi Curigai Truk Pelat Merah

"Laporan yang masuk di komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris,” kata Dave.

Menurut dia, pembiayaan kepada KKB dilakukan dari mulai memberikan sejumlah senjata api, uang, bahkan pelatih yang ditugaskan untuk melatih para anggota KKB. 

“(Mereka) memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel (KKB),” ucap Dave. 

Baca Juga: Anggota TNI Pratu Ida Bagus Putu Gugur dalam Pertempuran dengan KKB Lamek Taplo di Kiwirok Papua

Dave menjelaskan, dugaan keterlibatan pejabat tinggi Pemda Papua itu sengaja dilakukan dengan aksi penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Tentunya aksi tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan.

Adapun kepentingan tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah. Kemudian, membakar bangunan untuk dibangun dengan yang baru.

"Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya," ujarnya.

Baca Juga: Satgas Nemangkawi Gerebek Tempat Penyimpanan Senjata dan Amunisi KKB di Yahukimo

Karena itu, Dave meminta kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau serta mengumpulkan data, termasuk bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut. 

Kalau aparat sudah menemukan bukti-bukti, kata Dave, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, dia juga meminta kepada BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua.

Baca Juga: Kronologi Anggota TNI Pratu Ida Bagus Putu yang Gugur dalam Kontak Senjata dengan KKB di Papua

Sebelumnya, Polres Yahukimo berhasil mengungkap keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Yahukimo berinisial ES yang diduga berperan sebagai pemasok senjata dan amunisi kepada KKB.

Dari tangan ES, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB , berbagai senjata tajam tradisional dan alat-alat komunikasi.

“Belum dipastikan, amunisi dan berbagai senjata tajam itu belum diketahui akan diberikan ke KKB kelompok mana,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Kamis.

Baca Juga: Kontak Tembak dengan KKB, Prajurit TNI Gugur Saat Evakuasi Jenazah Suster Gabriela

Adapun oknum ASN berinisial ES, hingga kini masih diperiksa. Pelaku dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.