Kekerasan di Papua Meningkat, Begini Rekomendasi Gugus Tugas Papua UGM

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Ada eskalasi atau peningkatan kekerasan di Papua dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Menyikapi ekslasi tindak kekerasan dan korban berjatuhan dari masyarakat sipil, Gugus Tugas Papua UGM pun merekomendasikan dua hal.

Menurut Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko, rekomendasi khusus dan umum perlu untuk menyikapi eskalasi tindak kekerasan di Papua.

“Rekomendasi khusus yakni operasi penegakan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan di wilayah-wilayah,” ujarnya dalam siara pers, Selasa (8/8/2021).

Baca Juga: TNI POLRI Perketat Pengamanan di Kota Ilaga Papua

Meskipun demikian, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal yang berpotensi besar mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat lokal.

Salah satunya, kehadiran aparat TNI/Polri dalam jumlah besar ke distrik-distrik dan ibu kota kabupaten di wilayah Papua juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah. 

Ia menilai pada saat yang bersamaan, masyarakat yang ketakutan juga bisa meninggalkan kampung dan mengungsi di kantor pemda atau rumdah dinas pejabat.

Pengungsian bisa menjadi maslah serius karena akan ada beban finansial yang besar, terganggunya kegiatan sosial dan perekonomian, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan. 

 "Kepala daerah harus berupaya sedemikian rupa sehingga bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberadaan aparat keamanan di daerahnya, sesuatu yang belum tentu ada di dalam perencanaan anggaran tahun sebelumnya," ucapnya.

Sementara, rekomendasi umum yang diusulkan terkait operasi penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan KKB-KSB/TPN-OPM yang dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat setempat.

Ia berpendapat langkah ini untuk menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Baca Juga: Respons Ultimatum KKB yang Ancam Tembak Mati Pendatang, Polri: Papua adalah NKRI

Kendati pemerintah sudah menetapkan organisasi KKB-KSB ataupun TPN-OPM sebagai teroris, Bambang menekanakan operasi penegakan hukum seharusnya tetap mendahulukan pendekatan persuasif dibarengi dengan pendekatan adat sesuai tradisi masyarakat setempat.

Selain itu, otoritas keamanan di lapangan hendaknya tetap memberikan kesempatan kepada kepala daerah setempat untuk membangun komunikasi dan mempersuasi warga masyarakat di Papua yang mendukung KKB-KSB/TPN-OPM untuk sadar dan kembali mendukung NKRI.