Habib Bahar Segera Bebas, PTUN Bandung Menangkan Gugatan Pencabutan Asimilasi

BANDUNG, KOMPAS.TV - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan pihak Habib Bahar Smith yang mengugat pencabutan asimilasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili, dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara itu, Faisal Zad, Senin (12/10/2020), dikutip dari Tribunnews.

Dengan putusan tersebut, PTUN Bandung memerintahkan Kanwil Kemenkumham mencabut keputusan Kepala Bapas Klas II Bogor Nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1981 tanggal 81 Mei 2020 tentang Pencabutan SK Kepala Lapas Klas II Bogor.

Pada 18 Mei 2020, Bapas Klas II Bogor mengeluarkan SK nomor W11.Pas.pas.33.pk.01.05.02-1987. SK tersebut merupakan dasar pencabutan untuk asimilasi untuk Habib Bahar.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTUN Bandung mengatakan, dasar pencabutan asimilasi terhadap Habib Bahar tidak sah.

"Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan kepada penggugat dan keluarga. Obyek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana."

"Menimbang surat keputusan Kepala Lapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat, meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput. Namun, hanya disampaikan asimilasi dicabut," katanya.

Baca Juga: Bahar Smith Keluar dari Lapas Nusa Kambangan, Sudah Berperilaku Baik?

Hakim menilai obyek sengketa adalah surat pencabutan asimilasi tanggal 18 Mei 2020. Sementara, obyek sengketa tidak disampaikan kepada penggugat sesuai amanat pasal 60 ayat 1 Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

"Menimbang, karena eksepsi tergugat ditolak, maka menolak eksepsi tergugat seluruhnya," ucap Majelis Hakim.

Dengan kemenangan ini, maka Habib Bahar Smith segera bebas dari lapas dan menjalani asimilasi.

Habib Bahar Smith Layangkan Gugatan Pencabutan Asimilasi

Tim kuasa hukum Bahar Smith menguggat Badan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Gugatan dilayangkan ke PTUN terkait surat keputusan yang memerintahkan pemenjaraan kembali kepada Bahar Smith setelah program asimilasinya dicabut.

Tim Kuasa Hukum Bahar Smith, Aziz Yanuar, menilai pengajuan gugatan dilakukan karena mereka menduga penerbitan surat pencabutan asimilasi Bahar Smith melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tim kuasa hukum juga melihat dalil yang digunakan pihak pemasyarakatan sangat subjektif. Juga tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Selanjutnya, Aziz mencontohkan beberapa dalil. Pertama, soal Bahar Smith melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Bahar bin Smith Dipindah ke Nusakambangan, Pengacara dan Keluarga Kecewa Campur Khawatir

Aziz menilai, Bahar tidak mengundang atau menyuruh orang untuk berkerumun menyambutnya yang baru saja bebeas karena mendapatkan asimilasi.

Kedua, Bapas tidak seharusnya mempersoalkan ceramah Bahar  Smith. Sebab, kata Aziz, ceramah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Materi ceramah pun tidak menyasar kepada pihak tertentu, apalagi tidak ada laporan polisi soal ceramah Bahar.

Oleh sebab itu, mereka menduga ada penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak Kemenkumham RI.

“Kemenkumham juga mengakui itu tidak ada laporan kepolisian jadi hanya bersifat subjektif belaka.” kata Aziz.

“Kemudian juga tidak bisa dibuktikan bahwa itu memang tindakan pidana, itu hanya tindakan sewenang-wenang yang didasarkan oleh perasaan belaka dan baper atau subjektif tadi.”