Tunjangan Guru Non-ASN Rp 2 Juta Akan Dicairkan Pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengonsolidasikan data guru non-ASN dan non-sertifikasi untuk penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kolaborasi Kemensos dengan Kemendikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk bansos juga menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, dikutip dari laman resmi Kemensos, Kamis (27/2). 

Terkait hal ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag).

Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), status sertifikasi hingga status pegawai.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Segera Cair, Tunggu Finalisasi Perpres

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," ujarnya. 

Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.

"Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," ucapnya.

Sebagai informasi, pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan memberikan insentif kepada guru non ASN yang belum sertifikasi.