Fenomena Krismuha: Potret Toleransi dari Pinggiran Indonesia

Baca Juga: Kasus Ancaman ke Muhammadiyah, Kabag Penum Polri Sebut Thomas Djamaluddin Sudah Diperiksa 8 Mei 2023

Fajar menambahkan, pada pendidikan Muhammadiyah, hal tersebut melahirkan konvergensi Muslim dan Kristen. 

"Inilah kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih toleran, inklusif dan pluralistik," ujar Fajar.

Pembicara kunci dalam diskusi bedah buku ini tak lain adalah Mendikbudristek Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.

Pembahas lainnya ada Dr. Rustamadji, M.Si (Rektor UNIMUDA Sorong Papua), Prof. Dr. Siti Ruhani Dzuhayatin, M.A. (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI), dan Anindito Aditomo, Ph.D. (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek).

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan apresiasi adanya buku dari hasil penelitian tersebut.

Nadiem mengatakan, karya ilmiah ini sebagai bentuk keterlibatan publik dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang mencintai keberagaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. 

“Gagasan toleransi yang dihadirkan dalam buku ini sejalan dengan cita-cita kami di Kemendikbudristek untuk menghapus kekerasan dari dunia pendidikan Indonesia," kata Nadiem.

"Sejak tiga tahun lalu, kami telah menjadikan intoleransi sebagai salah satu bentuk kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani, di samping perundungan dan kekerasan seksual,” tuturnya.
 
Menurut Nadiem, kemerdekaan dalam belajar hanya akan terwujud jika sekolah dan kampus menjadi ruang aman yang mampu melindungi semua warganya, terlepas dari latar belakang identitas agama, suku, atau status sosial. 

Oleh karena itu, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek terus memprioritaskan gerakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui berbagai inisiatif. 

Salah satunya yang menjadi momentum bersejarah dalam dunia pendidikan Indonesia adalah lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 
“Sebagai tindak lanjut dari terbitnya aturan tersebut, sekarang 100% perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sudah memiliki satuan tugas. Satgas tersebut bertanggung jawab memberikan edukasi kepada warga kampus sebagai upaya pencegahan kekerasan, serta melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan sebagai bentuk penanganan,” ungkapnya.

Baca Juga: Apa Upaya Kemendikbud Turunkan Angka Pengangguran Lulusan SMK? | BTALK

Mendikbudristek mengatakan, hadirnya buku ini tentu akan semakin mendukung pencegahan dan penanganan intoleransi di satuan pendidikan. 

“Terwujudnya satuan pendidikan yang inklusif dan toleran adalah kunci untuk menguatkan kebinekaan Indonesia, bibit untuk melahirkan pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Mari  terus bergotong royong menciptakan pendidikan Indonesia yang toleran dan inklusif, bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar,” kata Nadiem, memberi pesan.