Jenderal Polisi Kawal Djoko Tjandra, IPW Minta Menkopolhukam Dalami Pengakuan Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, sebaiknya Menkopolhukam Mahfud MD mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra kepada berbagai lembaga atau institusi pemerintah yang berwenang dan berada di bawah koordinasinya. 

Baca Juga: Mahfud MD Perintahkan Pidanakan Aparat yang Terlibat Djoko Tjandra

Selain itu, Mahfud juga agar mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya terkait kasus tersebut.

"Mahfud segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetyo mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat," ujar Neta, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

Menurut Neta, pengakuan Mabes Polri itu tidak mengejutkan. Sebab, jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetyo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka. 

Menkopolhukam perlu menggali dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi tersebut dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat. 

"Apakah Brigjen Prasetyo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat," tanya Neta. 

Baca Juga: Soal Djoko Tjandra, Menkopolhukam Minta Sejumlah Institusi Pemerintah Bersinergi Memburunya

Jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetyo, lanjut Neta, tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetyo.

Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Candra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. 
"Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya," tutur Neta.

Oleh Karena itu, Menkopolhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun. 

Agar mata rantai kasus Joko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Joko Tjandra, Menkopolhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. 

"Ini lebih urgen dan strategis ketimbang membentuk  Tim Pemburu Koruptor," katanya.