Data Penerima Bansos Masih Bermasalah, Jokowi Minta Dibuka Secara Transparan

JAKARTA, KOMPAS.TV – “Saya minta agar data penerima Bansos (Bantuan sosial) dibuka secara transparan, siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas. Tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan,”

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Baca Juga: Jokowi: Evaluasi Penerapan PSBB yang Kebablasan dan Kendor

Jokowi juga meminta jajarannya di tingkat pusat untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga tingkat desa dalam proses penyaluran Bansos. 

Jokowi mengatakan penyaluran Bansos dilakukan pemerintah pusat dan daerah. 

Oleh karena itu ia meminta penyalurannya tidak tumpang tindih sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya. 

"Terakhir saya minta dibuat hotline pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan (penyaluran Bansos) bisa kita bisa ketahui secara cepat," kata Jokowi. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui ada permasalahan dalam penyaluran Bansos.

Beberapa kendala yang ditemui, kata dia, berkaitan dengan masalah data yang bersumber dari bawah dalam hal ini tingkat RT/RW. 

"Bahwa kami telah berusaha keras, karena ini berkaitan dengan masalah data yang itu sebelumnya juga dari bawah," tutur Muhadjir.

Ia meminta masyarakat sabar apabila masih ada kendala di lapangan saat penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Utamakan Bansos Cepat Diberikan

Ia mengatakan, pemerintah telah berusaha keras untuk memberikan bansos-bansos tersebut tepat sasaran dan merata. 

"Kami mohon kesabarannya kepada masyarakat, kalau di lapangan masih ada kendala-kendala, masih ada masalah-masalah, mohon dimaklumi," ujar Muhadjir dalam video konferensi yang digelar Kamis (30/4/2020).