Kerajaan Fiktif Bermunculan, Ma'ruf Amin: Kalau Ada Penyimpangan Harus Dibubarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memastikan tidak akan membiarkan kerajaan-kerajaan bermunculan, terlebih keberadaannya tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan kerajaan yang diakui pemerintah adalah Kesultanan Yogyakarta karena latar belakang sejarah dan kebudayaan. Di luar itu, pemeritah tidak mengakui eksistensinya.

Apalagi kemunculan kerajaan tersebut diluar dari budaya Indonesia dan memiliki unsur tindak pidana, seperti penipuan dan penyebaran informasi bohong.

Baca Juga: Akhirnya! Raja Keraton Agung Sejagat Akui Kerajaannya Palsu dan Minta Maaf

"Kalau sudah dilihat ada penyimpangan tentu harus dibubarkan, harus dilarang ya," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Fenomena kerajaan baru belakangan bermunculan ke publik, namaya pun jauh dari nuansa NKRI. Seperti Keraton Agung Sejagat yang muncul di Purworejo, Jawa Tengah, Sunda Empire - Earth Empire yang berlokasi di Jawa Barat dan Kesultanan Selaco di Kabupaten Tasikmalaya. 

Dalam penelusuran Kepolisian, Toto Santoso, Raja Keraton Agung Sejagat belakangan melakukan tindak pidana penipuan terhadap anggotanya. Ia diduga memperkaya diri sendiri dengan memperdaya anggota Keraton Agung Sejagat.

Untuk Sunda Empire, Kepolisian masih melakukan penyidikan akan adanya tindak pidana dari kerajaan yang dipimpin Grand Prime Minister of the Sunda Empire Nasri Banks itu. Sunda Empire mengkalim mereka mengatur sistem dunia. Seluruh negara-negara di dunia dibawah Sunda Empire.

Baca Juga: Sunda Empire Klaim Bisa Kendalikan Nuklir

Sementara Kesultanan Selaco sejak tahun 2004 sudah membaur dengan masyarakat. Kesultanan Selaco mengakui NKRI dan Sultan Patra Kusumah VIII Rohidin menjelaskan Kesultanan Selaco merupakan wujud nyata dalam melestarikan warisan leluhur. Khususnya sebagai keturunan Kerajaan Padjadjaran era kepemimpinan Surawisesa.