A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$iframe

Filename: libraries/Article_lib.php

Line Number: 241

Backtrace:

File: /var/www/html/frontendv2/application/libraries/Article_lib.php
Line: 241
Function: _error_handler

File: /var/www/html/frontendv2/application/controllers/Read.php
Line: 85
Function: gen_content_article

File: /var/www/html/frontendv2/index.php
Line: 314
Function: require_once

Polemik Wacana Hukuman Mati Koruptor

Kompas TV nasional kompas malam

Polemik Wacana Hukuman Mati Koruptor

Kompas.tv - 11 Desember 2019, 09:50 WIB
Penulis : Reny Mardika

Menko Polhukam Mahfud MD mendukung adanya gagasan hukuman mati terhadap para koruptor. Mahfud menyebut dirinya sudah setuju sejak dulu dengan hukuman mati bagi koruptor.

Mahfud MD menyebut saat ini aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam undang- undang tipikor. Dengan demikian jika nantinya hukuman mati diterapkan, maka tak perlu lagi ada undang- undang baru. Namun untuk pelaksanaannya, menurut Mahfud semuanya tergantung dengan putusan hakim di pengadilan.

Hukuman mati  bagi koruptor menjadi perbincangan publik setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan perlunya  hukuman yang tegas untuk memberantas korupsi. Presiden menyebut tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah jika memang menjadi aspirasi kuat dari masyarakat.

Wacana ini muncul saat presiden menjawab pertanyaan siswa di hari peringatan hari antikorupsi sedunia. Pernyataan Presiden Jokowi soal dorongan penerapan hukuman mati bagi koruptor ditanggapi oleh anggota komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Nasir Djamil meminta  pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan hukuman mati bukan hanya sebatas retorika. Politisi PKS ini juga meminta adanya sikap konsistensi pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Namun bagi komnas HAM, aturan hukuman mati bagi koruptor dinilai bakal melanggar hak asasi manusia dan kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Bagi komisioner komnas HAM, Choirul Anam, cara yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan anggaran negara secara terbuka.

Aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah ada dalam undang- undang tipikor. Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, jika hukuman mati bagi koruptor hendak ditegakkan, maka yang diperlukan hanyalah keberanian hakim.

#KoruptorHukumMati #HukumanKoruptor #Koruptor

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media social Kompas TV: 

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 

Twitter: https://twitter.com/KompasTV 

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV




Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Sulawesi

Forkopimda Sulsel Pantau Misa Natal

27 Desember 2024, 14:53 WIB

FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x