Dedi Mulyadi dan KLH Ditantang PDIP Berani Bongkar Bangunan Swasta yang Rusak Ekologi di Puncak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ditantang PDIP Jawa Barat untuk berani membongkar bangunan-bangunan milik swasta di kawasan Puncak Bogor yang dinilai merusak ekologi. Sebab dalam catatan PDIP Jabar, masih ada puluhan bangunan lain yang melanggar tapi belum ditindak.

Demikian Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, di sela kegiatan ‘Diskusi Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat’, di Gedung DPRD Jabar, sebagaimana dikutip dari website PDIP Jabar, Kamis (20/3/2025).

“Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup membongkar bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya,” kata Ono Surono.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Hari Ini

Menurut Ono, alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor menjadi salah satu pemicu banjir yang terjadi di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang beberapa waktu lalu.

Sementara faktanya, saat ini 10 bangunan milik pihak swasta di kawasan Puncak Bogor yang statusnya sama dengan Hibisc Fantasy belum dilakukan tindakan apa-apa padahal melanggar aturan pendirian bangunan.

“Ada 10 lainnya yang milik swasta, belum dibongkar, statusnya sama dengan Hisbic itu. Harusnya diperlakukan sama, tidak pandang bulu. Wajib dibongkar. Pak Gubernur harus berani,” ujar Ono.

Sebab, kata Ono, Jika tidak ada pembongkaran terhadap 10 bangunan itu, dikhawatirkan pihak swasta akan membuat perizinan yang baru dan akhirnya pemerintah memberikan.

Baca Juga: Hasto di Sidang Eksepsi: Jadikan Deritaku sebagai Kesaksian bahwa Kekuasaan Presiden Ada Batasnya

“Kalau hanya penyegelan, kami khawatir mereka akan membuat regulasi atau perizinan yang baru, pada akhirnya pemerintah memberikan,” ucapnya.

Sementara problem banjir bukan hanya terjadi di DAS Ciliwung, tetapi juga terjadi di Bandung Raya, Cirebon.

“Hampir seluruh wilayah di Jawa Barat ini terjadi banjir. Sehingga, apabila hasil penelitian banjir itu karena terjadi alih fungsi lahan hutan menjadi kafe, perumahan, vila. Maka itu pun tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tapi terjadi juga di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Kuningan dan lain sebagainya,” katanya.