Wakil Ketua MPR Ibas: Regulasi dan Insentif Penulis Indonesia Harus Berpihak pada Kesejahteraan

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan dan regulasi mendukung kesejahteraan serta kemajuan para penulis Indonesia. 

Ia menyoroti berbagai isu, seperti plagiarisme, royalti, hingga pendanaan literasi dan ketersediaan buku bacaan yang beragam.  

Ibas menyebut, maraknya plagiarisme dan pembajakan buku yang merugikan para penulis, terutama yang bergantung pada royalti.  

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi BBSPJIHPMM Melalui In-House Training Media & Penulisan

Hal itu disampaikan Ibas dalam audiensi dengan para penulis perempuan muda Indonesia bertajuk “Ibu Punya Mimpi, Perempuan Berkisah: Penulis Indonesia Mendunia Tak Terbatas”, yang digelar di Gedung MPR RI, Rabu (12/3/2025).  

Ibas menjelaskan, plagiarisme dan pembajakan buku masih cukup marak.

Hal ini merugikan para penulis yang mengandalkan royalti. Hak cipta kerap diabaikan, sehingga mengancam kesejahteraan mereka.

Akibatnya, penulis pemula akan kesulitan mengembangkan keahliannya dalam menulis.

Menurut Ibas, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius, sama seperti yang terjadi di industri musik.  

“Jadi, bukan hanya di dunia musik, tetapi juga di dunia literasi. Kita harus mencari solusi terbaik agar semua pihak diuntungkan,” ujarnya.  

Ibas memastikan partainya akan terus mengawal agar negara hadir dalam memberikan regulasi, kebijakan, dan insentif yang berpihak pada penulis. 

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan kepastian hukum bagi para penulis.  

“Kalau pajaknya terlalu tinggi, terlalu mahal, motivasi para penulis bisa menurun,” ujarnya.  

Baca Juga: Selamat! Penulis 'Istri Sempurna' dari Pekalongan Raih Penghargaan Cerpen Pilihan Kompas 2023

Selain regulasi, Ibas juga menekankan pentingnya pendanaan dan hibah literasi agar terus meningkat.  

“Kami berharap negara bisa lebih memperhatikan pendanaan dan hibah literasi. Dana untuk literasi yang pernah mencapai Rp2 triliun di masa lalu harus bisa terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” katanya.