Pengamat Minta Kemendagri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Berjenjang Retreat Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Trias Politica, Agung Baskoro berharap, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengawasan berjenjang untuk retreat kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Jangan berharap sekali retreat kemudian berubah total, nggak bisa gitu juga. Saya berharap ada monitoring dan evaluasi dalam artian pengawasan berjenjang, rutin yang dilakukan oleh Kemendagri,” ujar Agung Baskoro dalam Breaking News Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

“Jadi setelah retreat dilihat apakah mereka sudah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan arahan presiden, kalau nggak ya dipanggil yang tidak sesuai itu. Itu berarti pemerintah pusat tidak membiarkan atau lepas tangan begitu saja kepada daerah,” lanjutnya.

Baca Juga: Pengamat Berharap Hubungan Pusat dan Daerah Sinergi dengan Adanya Retreat Kepala Daerah

Misal, sambung Agung, soal transfer anggaran ke daerah yang menurutnya perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat.

“Ketika misalkan udah ada transfer ya dari pusat ke daerah terkait anggaran, bukan berarti selesai tugas pusat, tugas pusat ya mengawasi apakah peruntukkannya sudah sesuai termasuk juga ketika sudah retreat, apakah ini mengena di para peserta kepala daerah tersebut, kalau nggak ya dipanggil,” ucap Agung.

Di samping itu, Agung menilai retreat yang diberikan kepada kepala daerah juga perlu dilakukan hingga ke level lokal.

“Jadi untuk para birokrat-birokratnya, supaya mainsetnya sama Bupati, Wali Kota, Gubernur ini,” kata Agung.

Baca Juga: Hari Kedua Retreat, 436 Kepala Daerah Senam hingga Terima Pembekalan dari Lemhannas

“Jadi kalau Bupati Walikota sudah mendapat pemaparan dari Pak Prabowo, Bupatinya juga sama Walikota, Gubernurnya juga bisa ngasih materi juga kepada birokrasinya, supaya apa, supaya mereka punya mindset yang sama, visi yang sama, misi yang sama untuk membangun daerah,” katanya.