JA Mengaku Kejagung Lakukan yang Terbaik Usut Korupsi Pertamina: Ini Bukti Negara Masih Ada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku Kejaksaan Agung akan melakukan yang terbaik dalam pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023. 

Hal tersebut disampaikan oleh Burhanuddin saat dikonfirmasi soal kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) di On Point Adisty Larasati Youtube Kompas TV Podcast, Jumat (14/3/2025).

“Saya tidak buka dulu di sini, tapi insyaAllah kita akan melakukan yang terbaik buat masyarakat dan membuktikan pada masyarakat bahwa negara masih ada,” ucap Burhanuddin.

Dalam podcast, Burhanuddin dikonfirmasi soal pernyataan mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjajaja Purnama atau Ahok yang terkejut dengan data Kejaksaan Agung soal kasus Pertamina.

Ahok selepas diperiksa pada Kamis, 13 Maret 2025 sempat mengungkapkan Kejaksaan Agung memiliki data cukup banyak terkait dugaan korupsi di Pertamina.

Baca Juga: IM57 Minta Publik Kawal Praperadilan Kedua Firli Bahuri: Untuk Cegah Deal-Deal Tersembunyi

“Kami pengumpulan data itu sudah 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Jadi kita sudah menyatakan bahwa ini tahapnya ke penyidikan, jadi ini datanya sudah settle, sudah siap,” ujar Burhanuddin.

Namun terlepas dari itu, Burhanuddin menuturkan apa yang disampaikan Ahok berikut data yang dibawanya akan memperkuat Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus korupsi di Pertamina.

“Yang pasti apa yang disampaikan Pak Ahok, kalau materi itu belum ada ya kita terima, kita siapa pun (memberi data diterima), kami menerima apapun informasi dari masyarakat,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, salah satu pihak yang digandeng untuk dapat memperkuat Kejaksaan Agung menyelesaikan perkara korupsi di PT Pertamina adalah BPK.

“Kami dengan BPK sudah mulai dari awal, jadi pada waktu saya tahu persis pada waktu ini mau dinyatakan mau ke penyidikan, kita sudah gandeng,” ungkap Burhanuddin.

Baca Juga: Presiden Prabowo Buat Aturan Seskab di Bawah Sesmilpres, Letkol Teddy Tidak Perlu Mundur dari TNI

Sebelumnya, Ahok yang diperiksa Kejaksaan Agung soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 mengaku terkejut dengan data yang dimiliki Kejaksaan.

“Ternyata dari Kejagung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya, saya tahu sekaki, dia tahu di atas kepala,” kata Ahok, Kamis (13/3/2025).

Bahkan, kata Ahok, Kejaksaan Agung menjelaskan beberapa temuan terkait dugaan kecurangan dan penyimpangan dalam transfer dana. 

“Saya juga kaget-kaget juga, dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia (Kejagung) jelasin,” ujarnya. 

Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama, Ahok mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional secara mendetail, terutama terkait dengan PT Pertamina Patra Niaga yang berstatus subholding. 

“Karena ini subholding ya, saya tidak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita itu hanya memonitoring dari RKAP, itu kan untung-rugi, untung-rugi,” katanya.