Aksi "Indonesia Gelap" Diserukan, Bagaimana Gambarannya?

JAKARTA, KOMPASTV - Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah  mengkritisi dampak kebijakan efisiensi yang dianggap berpengaruh pada sektor pendidikan. Aksi tersebut diberi tagar "Indonesia Gelap".

Lantas, bagaimana gambaran aksi ini? 

Pelaksanaan Aksi 

Informasi dari akun Instagram BEM SI Indonesia @bemsi.official, aksi diserukan di seluruh wilayah Indonesia dan di Patung Kuda, Jakarta. 

Adapun aksi dimulai Senin (17/2/2025) sampai empat hari ke depan, Kamis (20/2/2025)

Puncak Aksi 

Puncak aksi Indonesia Gelap rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025), bersamaan dengan hari pelantikan kepala daerah. 

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan, hari itu sengaja dipilih untuk menegaskan pada kepala daerah yang dilantik tentang beban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. 

“Mau menegaskan bahwa kepala-kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan, untuk kesejahteraan rakyatnya, yang bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan prorakyat,” ujar Herianto kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Ia menyatakan, rencana ini berangkat dari tidak responsifnya pemerintah terhadap aksi yang digelar. 

“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambah Herianto. 

Ia juga memprediksi, skala aksi akan lebih besar jika pemerintah tidak kunjung merespons aksi. 

“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah. Kita berharap, semoga sebelum hal itu terjadi, pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” ucapnya.

Baca Juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa di Berbagai Daerah Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan

13 Tuntutan 

Tiga belas tuntutan yang menjadi fokus penyampaian aspirasi dalam aksi “Indonesia Gelap” meliputi:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 

2. Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek Strategis Nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong perlaksanaan reforma agraria sejati. 

3. Tolak revisi undang-undang Minerba. revisi undang-undang Minerva hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. 

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan mengambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. 

7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. 

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus