Warga Sempat Unjuk Rasa Minta Akses Jalan Tembus PIK, Nusron Waid Sebut Itu Kewenangan PKP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi soal penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Ia menyatakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Ini sebetulnya urusannya Pak Maruarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Maruarar yang (mengurusi soal) kawasan permukiman," terangnya di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (16/2/2025), via Antara. 

"Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” imbuhnya. 

Adapun menurutnya, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain jika berdasar aturan yang berlaku. 

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

Baca Juga: Nusron sebut Penghematan Anggaran Dilakukan untuk Menghapuskan ‘Lemak-Lemak’ Tidak Perlu: Itu Biasa

Jumat (14/2/2025) lalu, warga Kapuk Muara di Jalan Pantai Indah Barat melakukan aksi unjuk rasa, meminta akses jalan tembus Row 47 kepada PT Mandara Permai di Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. 

Menurut Koordinator Lapangan Forum Warga Kapuk Muara Sufyan Hadi, ratusan warga Kapuk Muara melakukan aksi di dua lokasi, Kantor Manajemen PT Mandara Permai Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Long Beach Indah Kapuk, Jakarta Utara.

“Hari ini kami ingin menyuarakan kembali agar perusahaan mau memberikan akses jalan bagi warga,” kata Sufyan, di Jakarta, Jumat, via Antara.