Kemenag Mau Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren dan Buka Prodi Manajemen Pesantren

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan naskah akademik untuk mengusulkan peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, hal itu bertujuan untuk membuat pesantren semakin mandiri. 

“Kami sedang menyiapkan naskah akademik untuk pengajuan peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Pesantren. Ini untuk mendukung cita-cita yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pesantren, yaitu kemandirian pesantren,” kata Romo saat mengisi webinar yang digelar Universitas Insan Cita Indonesia, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Ia menyampaikan, jumlah pesantren di Indonesia sekarang sangat banyak. Pesantren juga sudah ada sebelum tahun 1945 dan banyak berperan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa. 

Baca Juga: Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag 2024 dan Perankingan Kelulusannya

"Kita pasti ingat Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang memberikan spirit yang sangat menentukan pergerakan rakyat Indonesia ketika penjajah ingin kembali menguasai Indonesia yang baru berdikari,” ujarnya. 

Ia menuturkan, rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pesantren. 

Menurutnya, Prabowo ingin pesantren jadi lembaga yang adaptif dan terus menjadi lebih baik. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan status Direktorat menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) dan juga membuka prodi baru, Manajemen Pesantren.

Ia menyebut, peningkatan status ini akan berdampak signifikan terhadap infrastruktur pesantren. 

Baca Juga: Naskah Khotbah Jumat, 10 Januari 2025 tentang Peristiwa Penting di Bulan Rajab

“Melalui peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Ditjen Pesantren agar alokasi dana infrastruktur pesantren, Sumber Daya Manusia juga dapat meningkat,” ucapnya. 

Selain itu, langkah ini diiringi dengan penguatan kurikulum di perguruan tinggi keagamaan. Kementerian Agama juga sedang menyiapkan peraturan agar perguruan tinggi keagamaan Islam, negeri maupun swasta, membuka prodi baru manajemen pesantren.

 “Saya kira itu langkah-langkah strategis yang sudah kita upayakan untuk realisasi dalam waktu yang dekat ini,” pungkasnya.