Ini Jawaban Ahok saat Ditanya soal Pengganti Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Hasto saat ini berstatus tersangka kasus dugaan suap penggantian antarwaku (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan perkara eks kader PDIP, Harun Masiku.

“Aku nggak tau. Besok kan HUT (PDIP),” kata Ahok saat ditanya soal pengganti Hasto usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Saat ditanya apakah Hasto akan menghadiri acara HUT PDIP, Ahok mengatakan seharusnya datang mengingat posisinya sebagai sekjen.

Baca Juga: Selesai Diperiksa KPK, Ahok: Ini Kasus LNG Bukan di Zaman Saya

“Aku nggak tau ya, besok HUT (PDIP), harusnya datang,” ujarnya. 

Ahok menuturkan, acara HUT PDIP akan diisi pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Iya (ada pidato Megawati), datang aja, diundang kan? Besok ya, abis solat Jumat,” ucapnya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, menilai partai berlambang kepala banteng moncong putih itu seharusnya melakukan regenerasi kepengurusan atau pergantian kepemimpinan.

Bukan hanya mengganti sekjen, Effendi berpendapat bekas partainya tersebut juga harus mengganti ketua umum.

Baca Juga: Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur, Politikus PDIP: Semoga Tak Semurah Itu Jadi Corong Jokowi

Dia mengatakan mundurnya Megawati bukan hanya soal regenerasi tetapi juga pertanggungjawaban pimpinan ketika sekjen partai terjerat kasus hukum.

“Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

Effendi menilai Megawati sudah terlalu lama memimpin PDIP sehingga perlu ada pergantian pucuk pimpinan.

“Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU Parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” ujarnya.