Soal Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto Dituding Pengalihan Isu, Ini Respons KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika merespons tudingan pengalihan isu terkait penggeledahan rumah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pada Selasa (7/1/2025).

Ia membantah kegiatan tersebut untuk pengalihan isu. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melarang pihak-pihak yang beropini seperti itu.

"Ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu, untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Mari kita biarkan itu berada di ruang publik," kata Tessa di Gedung KPK.

Ia hanya menekankan, pihaknya bakal tetap menjalankan tugasnya secara profesional.

"KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional," tegasnya.

Baca Juga: Geledah Rumah Hasto, Penyidik KPK Disebut Sita Flashdisk dan Buku Kecil

Untuk diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Hasto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa siang.

Penggeledahan dilakukan setelah 14 hari sejak mengumumkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Pihak PDIP telah menanggapi penggeledahan terhadap rumah Hasto tersebut.

Melalui juru bicaranya, Guntur Romli, penggeledahan itu merupakan upaya pengalihan isu soal pemberitaan terkait Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur, Selasa.

Hal senada disampaikan Juru bicara PDIP lainnya, Chico Hakim.

Ia menilai upaya paksa penyidik KPK tersebut sebatas mengalihkan isu-isu besar lain.

“Ini menurut kami bisa jadi karena pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti. Termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup,” ucapnya, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Politikus PDIP: Kita dari 2015 Itu Setiap Ada Perhelatan Partai Pasti Ada Tersangka dari KPK