Mentan Sebut Indonesia Bisa Stop Impor Beras dengan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis optimalisasi lahan (oplah) seluas 500.000 hektare dan cetak sawah salah satunya di Kalimantan Selatan, bisa mencukupi kebutuhan beras nasional sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor. 

Hal itu ia sampaikan saat melakukan peninjauan lokasi di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Selasa (31/12/2024).

“Kalau 500.000 ini tanam saja 2 kali dengan produktivitas 5 ton, ini artinya bisa menghasilkan 5 juta ton gabah,” kata Amran, Selasa, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian (Kementan). 

“Ini bisa menyelesaikan impor kita yang hanya 3 juta ton. Jadi Kalimantan Selatan bisa menyelesaikan impor kita,” tambahnya. 

Baca Juga: Pemerintah Naikkan Harga Gabah Jagung di Tingkat Petani Jadi Rp6.500/Kg

Untuk itu, Amran mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, perusahaan swasta, dan petani untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 

Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki pasokan air melimpah dan tanahnya subur, sehingga tak ada alasan tidak bisa memproduksi beras dengan baik. 

Apalagi, lanjutnya, sektor pertanian saat ini mendapatkan dukungan besar dari Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan yang berpihak kepada petani. 

Mulai dari regulasi pupuk bersubsidi yang memudahkan petani, anggaran sektor pertanian yang diperkuat, harga pokok penjualan (HPP) beras dan jagung yang dinaikkan, hingga pemberian bantuan sarana-prasarana produksi. 

Baca Juga: PPN Naik 12 Persen hanya untuk Barang Mewah, Apindo: Wujud Sensitivitas Pemerintah

Sebelumnya, Prabowo memang menaikkan harga gabah dan harga jagung pada 2025. Harga pokok penjualan (HPP) gabah dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. 

Pemerintah juga menetapkan kenaikan HPP pada produk jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. 

“Kami mewakili petani Indonesia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Beliau perhatiannya luar biasa kepada sektor pertanian dan kepada petani Indonesia,” tutur Amran usai Rapat Koordinasi Akselerasi Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada Senin (30/12/2024). 

Amran mengungkapkan Prabowo juga telah meneken kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi. 

Baca Juga: RESMI! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Januari-Maret 2025 Tidak Naik, Malah Dapat Diskon 50 Persen

Menurutnya, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi. 

“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, mulai Januari 2025, petani sudah dapat menebus pupuk subsidi dengan alur penyaluran yang disederhanakan dan alokasi yang ditambah menjadi 100 persen atau 9,55 juta ton.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), alokasi pupuk ditetapkan Kementan kemudian disalurkan dari Pupuk Indonesia langsung ke kelompok tani.

Baca Juga: Kemenperin: Banjir Produk Impor Lebih Membebani Industri Dibanding Kenaikan PPN

“Mekanismenya lebih sederhana, ditetapkan Kementan langsung ke PIHC (Pupuk Indonesia) selanjutnya ke kelompok tani. Jadi dulu pupuk harus melalui paraf 12 menteri baru kemudian disampaikan ke Gubernur dan Bupati, ini lebih mudah,” terang Amran. 

Anggaran Kementan tahun 2025 juga dinaikkan dari Rp7,9 triliun menjadi Rp29,37 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp7 triliun akan digunakan untuk optimalisasi lahan dan cetak sawah di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

“Khusus Kalsel, Papua Selatan, Kalteng, Kalbar, Sumsel ada cetak sawah, oplah anggarannya 7 triliun. Kalsel, Kalteng, Kalbar itu paling besar untuk oplah,” ucapnya.