Saat 10 Ribu Buruh Sritex Bakal Datangi 4 Kementerian dan Aksi di MA, Dukung Manajeman Ajukan PK

SUKOHARJO, KOMPAS. TV - Sebanyak 10.000 buruh PT Sritex berencana menyambangi empat kementerian untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi perusahaan.

Keempat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Grup, Slamet Kaswanto, menyampaikan rencana itu dalam acara doa bersama di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Slamet menyebut para buruh akan menggelar aksi di Mahkamah Agung (MA) sebelum menyambangi keempat kementerian.

Baca Juga: Ketua Komisi VII DPR Ingatkan Janji Pemerintah Terkait Tak Ada PHK di Sritex

Aksi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada manajemen Sritex yang telah mengajukan peninjauan kembali (PK) pascaputusan MA.

"Kita rencana minggu depan melakukan aksi di Mahkamah Agung dan kita akan roadshow juga ke Kantor Presiden dalam upaya memberikan semangat kepada Presiden Pak Prabowo," tuturnya.

Rencana kedatangan para buruh tersebut ke Kantor Presiden juga didorong oleh pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapannya untuk membantu agar Sritex tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.

"Karena Pak Prabowo sudah menyatakan kesiapannya untuk membela buruh Sritex. Maka kami akan memberikan semangat, bukan melakukan tuntutan apa pun, karena Beliau sudah mengatakan ingin membantu Sritex terus berjalan dan tidak ada PHK," bebernya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan para buruh, termasuk mengirim surat kepada Kapolri terkait rencana aksi di Jakarta.

"Saat ini sedang berkoordinasi antara sekitar 10.000 buruh ke Jakarta. Hari ini kita akan rapat lagi dan berkirim surat ke Kapolri tentang kegiatan aksi kita di minggu depan.”

Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Tanggapi Putusan MA Tolak Kasasi Sritex Atas Status Pailit

Para buruh yang akan mengikuti aksi dan mengunjungi empat kementerian tersebut akan menggunakan biaya pribadi untuk transportasi ke Jakarta.

"Iya patungan (buruh) nanti kita rapatkan untuk mematangkan itu," tambah Slamet.