7 Menko Justru Minta Tambahan Rp5,18 Triliun saat Presiden Minta Efisiensi Anggaran, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyinggung pernyataan Menteri Koordinator yang mengeluhkan anggaran hanya Rp9 miliar setahun.

Tanpa menyebut nama menterinya, Nawawi mempertanyakan untuk apa kementeriannya dibentuk jika anggarannya tak mencukupi.

Nawawi membandingkan anggaran di Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang hanya Rp33 miliar per tahun, tetapi permintaan kenaikannya ditolak oleh DPR.

Nawawi juga membandingkannya dengan Menteri HAM yang meminta anggaran menjadi Rp20 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut permohonan penambahan anggaran kementerian sedang dibahas di Badan Anggaran DPR RI.

Sebanyak 7 kementerian koordinator mengajukan kenaikan anggaran total Rp5,18 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar jajaran pemerintah pusat hingga daerah mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif.

Presiden Prabowo menyinggung soal efisiensi anggaran untuk berhemat dan mengurangi pemborosan.

Di tengah permintaan Presiden agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengefisienkan anggaran, kenapa menteri-menteri Prabowo justru meminta kenaikan anggaran?

Kami bahas bersama Fathi, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dan Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.

Baca Juga: Menteri Hukum Sebut Presiden Prabowo Bakal Beri Amnesti ke Napi Kasus Penghinaan Kepala Negara

#menteri #anggarantambahan #presidenprabowo