Politikus PKS Ini Tak Setuju dengan Penambahan Pasukan Kepolisian untuk Pilkada Aceh

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengaku tak setuju dengan usulan penambahan pasukan kepolisian untuk mengamankan Pilkada Aceh 2024. 

Menurut dia, permintaan penambahan pasukan itu justru membuat cita Aceh jelek di mata masyarakat Indonesia. Sebab, personil kepolisian yang ada saat ini sudah cukup untuk mengawal dan memastikan pesta demokrasi berlangsung damai. 

"Saya pastikan pilkada Aceh akan berjalan damai karena hal itu sudah menjadi komitmen Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu”, kata Nasir kepada wartawan, Selasa (19/11/2024). 

Baca Juga: Polisi Kejar Pengeroyok yang Tewaskan Seorang Saksi untuk Paslon Pilkada Sampang

Ia menyebut, semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan pilkada berjalan tertib dan damai sesuai dengan harapan masyarakat. 

Ide mendatangkan tambahan aparat polisi untuk mengawal pilkada di Aceh, menurutnya justru merugikan citra Aceh di mata masyarakat nasional.

"Aceh itu sudah aman. Orang di Pusat juga tahu bahwa Aceh itu sudah kondusif. Bahwa ada aksi intimidasi dan potensi keributan adalah hal yang biasa dalam sebuah pesta demokrasi."

“Tentu kita tidak benarkan tindakan anarkis. Polda Aceh beserta jajarannya hingga ke Polres sudah mengantisipasi tempat pemungutan suara yang rawan”, katanya.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk menghindari narasi dan tindakan yang merugikan Aceh. 

“Jangan panik dan tetap yakin bahwa polisi mampu menjaga kamtibmas yang kondusif menjelang dan sesudah Pilkada di Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Aceh Samsul Bahri Tiyong mengatakan, Pilkada Aceh memang termasuk wilayah yang rawan. Hal tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 

Ia mengaku sependapat dengan hasil pemetaan Lemhanas, terlebih melihat berbagai peristiwa teror dan intimidasi yang terjadi selama tiga bulan terakhir.

Dimulai dari teror bom di rumah calon gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah pada 2 September 2024, lalu  intimidasi dan perusakan di rumah tim RKB Aceh Tamiang pada 19 Oktober 2024.

Masih di tanggal 19 Oktober 2024 juga dilakukan perusakan terhadap kebun cabai milik relawan Bustami di Makmur, Bireuen, dan pada 2 November terjadi penembakan di posko tim pemenangan di Pidie Jaya.

Tiyong menyampaikan, Pilkada Aceh tahun ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, karena hanya diisi oleh dua pasangan calon gubernur.

Hal ini membuat potensi gesekan berpeluang besar terjadi, apalagi di kedua kubu sama-sama terdapat mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Karena itu, jika kondisi ini tidak disikapi secara serius, Tiyong khawatir ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi Aceh saat ini untuk menganggu perdamaian yang sudah lama terwujud.

Atas dasar itu, Tiyong meminta Kapolri bisa melakukan penambahan pasukan ke Aceh. 

Penambahan pasukan ini tidak hanya untuk pengawalan tempat pemungutan suara, tetapi juga pengawalan lingkungan masyarakat.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Komitmen Netralitas Polri di Pilkada 2024

"Pilkada ini kan pesta demokrasi, bukan pesta intimidasi," kata Tiyong seperti dikutip dari Serambinews.com, Minggu (17/11/2024). 

"Karena itu saya berharap Kapolri bisa menambah pasukan ke Aceh, bersinergi dengan TNI," tambahnya.