Polda Metro Jaya Tetapkan 19 Tersangka Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Ada yang Ditahan?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang sebagai tersangka terkait aksi unjuk rasa penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) lalu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit Keamanan Negara Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan pengunjuk rasa yang diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 301 orang yang diamankan, 50 orang di antaranya menjalani pendalaman lebih lanjut. 

Dari hasil pendalaman tersebut, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan melawan hukum.

"Dari 50 orang yang diamankan dan telah dilakukan pendalaman, akhirnya, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang di antaranya sebagai tersangka," ujar Kombes Ade Ary dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2024). Dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan para tersangka meliputi pengerusakan fasilitas umum, kekerasan terhadap petugas, dan tidak mengindahkan peringatan dari aparat kepolisian.

Satu orang tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pengerusakan terhadap barang secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. 

Baca Juga: Heboh Baleg DPR Sempat Revisi UU Pilkada hingga Undip Bantah soal Perundungan

Sementara, 18 tersangka lainnya dikenakan Pasal 212, 214, dan 218 KUHP karena tidak mengindahkan petugas di lapangan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Kendati demikian, Kombes Ade Ary menjelaskan bahwa seluruh pengunjuk rasa, termasuk 19 tersangka, telah dipulangkan ke rumah masing-masing. 

"Semuanya 50 dipulangkan, termasuk tersangka. 19 tersangka tidak dilakukan penahanan," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa para tersangka tidak ditahan karena pihak keluarga telah memberikan jaminan pengawasan. 

"Pihak keluarga menjamin persyaratannya adalah keluarga ini melakukan pengawasan dan menjamin bahwa kooperatif apabila suatu saat dibutuhkan, tidak mengulangi lagi peristiwa yang sama, tidak menghilangkan barang bukti juga tidak melarikan diri," jelas Ade Ary.

Selain itu, ratusan pengunjuk rasa lainnya yang sempat diamankan di beberapa Polres di Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Barat, dan Timur, juga telah dipulangkan.

Namun, satu orang masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan keterlibatan dalam pembakaran mobil patroli polisi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Jokowi soal Pelung Kaesang Maju Pilkada Usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada