Soal Dugaan Penyiksaan Warga Papua, Amnesty Desak Bentuk Tim Pencari Fakta-Evaluasi Penempatan TNI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty International Indonesia merespons beredarnya video penyiksaan terhadap warga sipil Papua yang diduga dilakukan anggota TNI.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut dugaan aksi penyiksaan di Papua tersebut.

“Kami mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh," kata Hamid dalam keterangan resminya, Sabtu (24/3/2024).

Pasalnya, Usman beranggapan kejadian tersebut merupakan penyiksaan kejam yang merusak naluri keadilan, serta menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan beradab.

“Tidak seorangpun di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, apalagi sampai menimbulkan hilangnya nyawa," tegasnya.

Atas kejadian tersebut, ia menilai, pernyataan para petinggi TNI yang mengedepankan kemanusiaan seolah menjadi tidak ada artinya.

“Pernyataan-pernyataan petinggi TNI dan pejabat pemerintah lainnya soal pendekatan kemanusiaan maupun kesejahteraan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Diabaikan oleh aparat di lapangan," ucapnya.

Usman pun menyebut tindakan tersebut bisa terulang karena selama ini tidak ada penghukuman atas anggota yang terbukti melakukan kejahatan penculikan, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa.

“Bantahan Pangdam Cendrawasih adalah contoh pernyataan yang terkesan menutupi. Reaksi ini bisa membuat bawahan merasa dilindungi atasan saat terlibat kejahatan," ujarnya.

Ia pun kembali menekankan bahwa aksi penganiayaan warga sipil Papua yang diduga dilakukan anggota TNI tersebut merupakan penyiksaan serius dan mengandung rasisme yang kuat.

"Selain semua pelaku non-Papua, coba dengar kata-kata makian pelaku sambil terus menyiksa. Kejam dan rasis," ungkapnya.

Baca Juga: TNI Benarkan Oknum Prajurit Aniaya Warga Papua: Sedang Dilakukan Penyelidikan