Rapat dengan Mensos, Anggota Komisi VIII DPR Pertanyakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah menjelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu. 

Menurutnya, langkah penyaluran bansos yang diambil pemerintah menjelang pemilu itu tidak tepat.

Baca Juga: Cek Pencairan BPNT Maret 2024 Selama Ramadan, Buka Cekbansos.kemensos.go.id untuk Lihat Penerima

“El nino sudah berakhir pada awal Januari 2024 lalu, kemudian bansos kepada masyarakat juga sudah disalurkan sebelumnya. Namun mengapa menjelang pesta demokrasi penyaluran bansos menjadi semakin agresif?” kata Esti dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ia juga meminta agar penyaluran bansos dilakukan oleh satu kementerian saja agar pelaksanaannya lebih jelas dan terukur.

“Bansos jelang pemilu itu dari mana apakah dari Kemensos atau kementerian lain? Sebaiknya penyaluran bansos itu dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja,” pungkas Esti.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penyaluran bansos dan BLT yang terus-menerus dapat berdampak buruk kepada masyarakat. 

Sebab, masyarakat bisa menjadi terbiasa dengan bantuan pemerintah sehingga menimbulkan rasa malas.

Baca Juga: Cair Rp600 Ribu, Simak Cara Cek Penerima dan Status Pencairan Bansos BPNT Maret 2024 Pakai HP

“Nanti masyarakat jadi malas untuk bekerja, malas untuk beraktivitas karena mereka sudah terbiasa disalurkan bansos. Dampaknya tentu akan mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia,” katanya.