Reaksi Gerindra, Demokrat hingga PSI soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Golkar mewacanakan lima kursi menteri jika capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. 

Jatah lima kursi ini didasari klaim Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut sebanyak 80-90 persen pemilih Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Permintaan jatah lima kursi menteri ini mendapat tanggapan dari Partai Gerindra, Demokrat dan PAN sebagai pengusung Prabowo-Gibran di Koalisi Indonesia Maju.

Partai Gerindra tidak keberatan dengan lima jatah kursi yang diminta Golkar, Demokrat dan PAN menyerahkan kepada presiden terpilih nanti karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden

Baca Juga: Golkar Sudah Minta Jatah Menteri, Pengamat: Manuver Kavling Tempat di Kabinet

Berikut respons Gerindra, Demokrat dan PAN terkait Golkar minta jatah 5 kursi;

1. Gerindra 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tak masalah jika ada Golkar, anggota Koalisi Indonesia Maju mimta kuota lima menteri, jika Prabowo-Gibran terpilih. 

Menurut Dasco jangankan lima menteri, Gerindra juga tidak keberatan jika Golkar meminta lebih dari angka tersebut. 

Namun perlu juga dilihat kinerja dan dukungan Golkar selama Pilpres 2024, apakah bekerja maksimal atau tidak. 

Jika maksimal Gerindra akan bersikap adil melihat fakta yang ada, sebaliknya jika kinerja biasa saja pasti ada pertimbangan lain. 

Baca Juga: Airlangga Bantah Golkar Ingin 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Belum Minta

Selain itu Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya. 

"Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

2. PAN

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya tidak mau berspekulasi soal jatah menteri yang diberikan presiden terpilih kepada PAN.

Menurut Eddy, PAN menghormati hak prerogatif Prabowo Subianto, jika nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Waketum Golkar Nilai Prabowo-Gibran Tak Perlu Bentuk Tim Transisi, Ini Alasannya