Pergerakan Warga saat Lebaran 2024 Diprediksi Capai 193,6 Juta Orang, Tujuan Mudik Terbanyak Jateng

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H).

Menurut penjelasannya, pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 berpotensi mencapai sebanyak 193,6 juta orang.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi.

"Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang," kata Budi dalam keterangan resminya, Selasa (12/3/2024).

Ia menyebut, angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Meningkatnya minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya Covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Baca Juga: Menhub Tinjau Infrastruktur Transportasi di Jawa Barat, Ingin Pastikan Siap untuk Mudik Lebaran 2024

Sementara itu, dalam survei tersebut daerah asal perjalanan terbanyak selama Lebaran 2024 yaitu Jawa Timur atau Jatim sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah atau Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang).

Sedangkan untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jateng sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jatim sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat atau Jabar sebesar 16,6% (32,1 juta orang).

Ia pun menyebut, hasil survei tersebut, telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," jelasnya.

Menhub menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," tegasnya.

Baca Juga: Polres Metro Depok Buka Penitipan Motor Mudik di 8 Polsek, Simak Lokasi dan Syaratnya