NasDem Sebut Akan Tetap Ajukan Hak Angket DPR, meski PDIP Tak Ikut

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai NasDem menyatakan akan tetap mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya tetap akan mengajukan hak angket meski PDI Perjuangan atau PDIP tak jadi melayangkannya. 

Baca Juga: Alasan NasDem Tak Suarakan soal Hak Angket saat Rapat Paripurna DPR

“Kemarin Pak Sugeng Suparwoto (Ketua DPP Partai NasDem) udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP gak ikut,“ kata Sahroni di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2024).  

Dia berharap semua fraksi di DPR ikut serta dalam menggulirkan hak angket untuk menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Tujuannya, kata dia, agar hasil Pemilu 2024 mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia. 

“Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik,” katanya. 

Sahroni menambahkan, kini NasDem masih menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi. 

“Masih jalan, masih jalan. Ada (komunikasi), aman, aman,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta DPR mengoptimalkan fungsi pengawasan, baik dari fungsi komisi, penggunaan hak interpelasi, maupun hak angket.

Pernyataan Aria tersebut disampaikan dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR masa persidangan empat, tahun sidang 2023-2024, yang dilaksanakan pada Selasa (5/3/2024).

Ia mengatakan berbagai kalangan telah menyerukan sejumlah hal yang perlu dicermati mengenai Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan pemilu selanjutnya.

Baca Juga: Hak Angket Tak Segera Diusulkan, Pengamat: Jangan-Jangan Hanya Gertak Sambal

“Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan,” ucap Aria.

“Untuk itu, Pimpinan, kami berharap Pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau menyikapi dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, atau apa pun."

Ia meminta dilakukan koreksi terhadap aturan-aturan yang ada dan mengoptimalkan pengawasan oleh DPR.

“Harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di pemilu kemarin (2024).”