Aliansi Perempuan Indonesia Sebut Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Makin Sulit

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Hasil hitung cepat pemilihan umum (pemilu) yang menyatakan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo-Gibran unggul sementara, menandakan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan semakin sulit ke depan.

Hal itu disampaikan oleh peserta aksi yang dilakukan oleh sejumlah perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia, di depan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro, Jakarta,  Selasa (5/3/2024) siang.

Dalam orasinya, peserta aksi menyatakan bahwa sejumlah perempuan korban pelanggaran HAM berat mendapatkan sedikit sekali harapan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nawacita yang menjadi program pasangan Jokfowi dan Jusuf Kalla menulis kedua belas tragedi pelanggaran HAM berat,” kata seorang peserta aksi membacakan pernyataan sikap.

Baca Juga: Legislator PKS Soroti Program Makan Siang Gratis: Jangan Sampai Utak-Atik Dana BOS

“Namun tak lama setelah dilantik, harapan itu purna, kala Jokowi melantik Wiranto menjadi Menkopolhukam,” tambah anggota aksi demo lainnya.

Para perempuan korban pelanggaran HAM disebut pernah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi pada 31 Mei 2018 dan menyerahkan draft penyelidikan, namun mereka hanya kembali menerima janji.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2019 Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabnet Indonesia Maju.

“Ini menandakan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan HAM berat di Indonesia,” kata orator lain.

“Di sisi lain hasil hitung cepat pemilu yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran unggul sementara, menandakan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan semakin sulit ke depan.”