Sebut Ada Operasi Pemenangan PSI sejak sebelum Pemilu, Romahurmuziy: Hentikan Operasi Senyap Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy menyebut dirinya mendengar adanya operasi pemenangan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sejak sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Sejak sebelum Pemilu, saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat. Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50rb suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20rb suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” kata Romy, panggilan akrab dari Romahurmuziy, melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2024).

“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar,” tambahnya.

Hal itu, lanjut Romy, didengarnya dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu.

Namun, rencana itu, kata Romy, sepertinya tidak berjalan mulus, sehingga perolehan berdasarkan Quick Count (QC) jauh di bawah harapan lolos PT.

Baca Juga: Suara PSI Tiba-Tiba Melonjak, Grace Natalie: Kenapa yang Disorot hanya PSI?

“Akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survey senior adalah plus-minus 1%, sehingga untuk lolos PT 4% dibutuhkan setidaknya angka QC > 3%,” tuturnya.

Artinya, kata Romy, jika sebuah partai mendapat perolehan suara QC 3%, dalam riil count dia dapat dibenarkan jika mendapat 4%, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2%.

Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi < 2,95%.

Menurut Romy, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya upaya meloloskan PSI dengan dua modus.

Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut.

Kedua, dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

“Laporan kader PPP di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan, TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100% dari 1 suara menjadi 21 suara,” tambahnya.

Ia juga menyebut  masih banyak laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan.

Romy berpendapat, dugaan penggelembungan suara PSI ini terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

“Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,” tuturnya.

“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya,” bebernya.

PPP, lanjut Romy, juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan.

Baca Juga: Jajak Pendapat Kompas: 62,2 Persen Responden Setuju DPR Pakai Hak Angket Selidiki Kecurangan Pemilu

"Untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya," katanya.

“Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!," imbuhnya, menegaskan.