Buka Suara tentang Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara mengenai program capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni makan siang gratis.

Penjelasan Sri Mulyani tentang anggaran program makan siang gratis tersebut disampaikan Senin (26/2/2024), menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, detail mengenai anggaran untuk program makan siang gratis tersebut akan dilihat dalam pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga.

“Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” ujarnya dikutip dari video Kompas.TV.

Baca Juga: Momen Sri Mulyani Hampiri dan Salaman dengan Prabowo Subianto Jelang Sidang Kabinet

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan sidang kabinet hari ini membahas tentang range defisit.

“Sidang kabinet hari ini diputuskan, paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8,” ucapnya.

“Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja.”

Ia juga menjelaskan bahwa bulan depan pemerintah akan fokus kepada pagu indikatif dan program-program prioritas.

“Ini kan proses maih berjalan tiga bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas, seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangani pemilu.”

Baca Juga: Di Sidang Kabinet, Presiden Jokowi: RAPBN 2025 Harus Disiapkan Memperhatikan Hasil Pilpres

Saat ditanya mengenai apakah range defisit tersebut sudah memasukkan program makan siang gratis dalam penghitungan, ia mengatakan semuanya sudah harus masuk di situ.

“Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada.”