“Penggugat (Almas)mengalami kerugian yang nyata karena Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar sewa advokat,” demikian bunyi petitum dalam gugatan yang diajukan Almas.
Atas kerugian tersebut, Almas menggugat Gibran untuk membayarkan kerugian senilai Rp10juta tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah adanya putusan dari PN Surakarta.
“Bahwa tata cara pembayaran kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dialami Penggugat karena perbuatan Tergugat, langsung dibayarkan/disalurkan ke satu Panti Asuhan yang berada/berdomisili di Surakarta,” demikian bunyi petitum poin 12.
Ia juga meminta Ketua PN Surakarta untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) senilai Rp1 juta per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran.
Selain itu, Almas meminta Gibran untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya secara terbuka.
Nama Almas mulai dikenal publik setelah ia mengajukan uji materi atas Pasal 169 q Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Agustus 2023.
Gugatan Almas dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 memohon agar batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam sidang pada 16 Oktober 2023, MK kemudian mengabulkan sebagian gugatan uji materil soal batas usia capres dan cawapres yang dilayangkan Almas Tsaqibbirru.
MK menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun. Akan tetapi, apabila sudah pernah terpilih sebagai kepala daerah dibolehkan mendaftar capres-cawapres.
Putusan MK dari gugatan Almas ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming untuk berkompetisi di Pilpres 2024 sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca Juga: Almas Nilai Gibran Wanprestasi karena Tak Berterima Kasih Sudah Lolos Cawapres
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.