Ketua Dewan Guru Besar UI Mengaku Sempat Diintimidasi sebelum Kritik Pemerintah Lewat Petisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo mengatakan dirinya bersama sivitas akademika lainnya sempat menerima pesan yang mengintimidasi saat akan menyampaikan petisi yang mengkritik pemerintah ihwal pelaksanaan Pemilu 2024. 

Ia menjelaskan, intimidasi itu diterimanya melalui pesan WhatsApp. Si pengirim pesan, kata Harkristuti, mengaku sebagai alumnus UI.  

Dalam pesan tersebut, kata dia, yang bersangkutan menyatakan tak sepakat dengan sikap para guru besar UI yang mengikuti jejak sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 

Baca Juga: [FULL] Seruan Kebangsaan Guru Besar UI: Kritik Pemerintahan Jokowi Hingga Kawal Pemilu 2024

"Kami juga sudah agak diiintimidasi juga sebenarnya, untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik. Kami mendapat WA dari salah seorang mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali, kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UII, lain-lain karena kita harusnya bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide," kata Harkristuti kepada wartawan di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). 

Dia mengatakan, si pengirim pesan mengaku sebagai seorang aparat berseragam, tanpa menyebutkan dari institusi apa. 

"Kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya enggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Walaupun dia tidak menyebut nama dan lain-lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini," ujar Harkristuti. 

Menurut dia, tindakan yang dilakukan dirinya bersama sivitas akademika UI lainnya merupakan bagian dari kebebasan akademis.

"Kami enggak ngapa-ngapain. Kami mengatakan Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini," ujarnya.

Baca Juga: Susul UGM, Sivitas Akademika UII Desak Jokowi Jadi Teladan Etika dan Stop Salah Gunakan Kekuasaan

Sebelumnya, sivitas akademika UI yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. 

Salah satu yang disorot adalah adanya gerakan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. 

"Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Harkristuti. 

Selain itu, ia bersama sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. 

"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," katanya.  

Harkristuti juga mengimbau agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. 

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing."

"Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," katanya. 

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.  

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."

"Kami, Sivitas Akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya. 

Harkristuti menambahkan, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan Indonesia. 

Baca Juga: Guru Besar UI, UGM, dan UII Kirim Petisi kepada Jokowi agar Pemilu 2024 Digelar Secara Adil

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," katanya.