Bagaimana Caranya Jokowi Bisa Kampanye? Jawab KPU, Harus Cuti Dulu ke Dirinya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan aturan yang berlaku bagi presiden yang ingin berpartisipasi dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, jika presiden ingin terlibat dalam kampanye, ia harus mengambil langkah formal dengan mengajukan cuti.

Baca Juga: Timses Prabowo-Gibran Merasa Tak Diuntungkan dengan Gimik Jokowi, Begini Tanggapan Tim Ganjar-Mahfud

Uniknya, karena posisi presiden hanya dijabat oleh satu orang, maka dalam konteks ini, presiden akan mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

"Dia kan mengajukan cuti. Iya (kepada dirinya sendiri). Kan presiden cuma satu," ujar Hasyim dikutip dari tayangan KompasTV, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Jokowi Pose 2 Jari dari Mobil RI-1, Cak Imin: Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Memalukan

Proses Pengajuan Cuti untuk Kampanye

Presiden

Hasyim menekankan bahwa presiden harus mengajukan cuti jika ingin terlibat dalam kegiatan kampanye. Ini merupakan proses yang unik karena presiden mengajukan permohonan cuti kepada dirinya sendiri, mengingat bahwa hanya ada satu presiden.

"Kalau beliau kampanye (harus cuti). Kemarin kan enggak kampanye," ucap Hasyim As'yari.

Menteri

Sedangkan untuk para menteri yang ingin berkampanye, prosesnya sedikit berbeda. Mereka harus mengajukan surat izin kepada presiden.

Jokowi, sebagai presiden, akan mengeluarkan surat izin untuk menteri yang mengajukan permohonan tersebut.

Baca Juga: KPU Tangsel: Dana Kampanye Partai Gelora Paling Rendah Rp0

KPU selalu mendapatkan tembusan dari setiap surat izin yang diterbitkan presiden untuk para menteri ini.

"Dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan," imbuh Hasyim.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Kampanye

Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat pernyataan yang menegaskan bahwa pejabat negara seperti presiden dan menteri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kampanye dan mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden.

Menurut Jokowi, ini merupakan bagian dari hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

Namun, Jokowi juga menekankan bahwa saat berkampanye, baik presiden maupun menteri tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Baca Juga: Teks Sumpah/Janji KPPS Pemilu 2024 PDF yang Dibaca Saat Pelantikan dan Rapat Pemungutan Suara

Pernyataan ini disampaikan Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024, seperti yang dikutip dari KompasTV.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.