Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye, Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Saya Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dirinya akan netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin usai Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu.

Wapres mengaku sejak awal dirinya sudah berkomitmen untuk netral ketika pemilu. Wakil Jokowi itu pun mengaku tidak akan mengungkapkan pilihan di pemilu karena pilihan politik seseorang adalah sesuatu yang bersifat personal.

"Saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang, saya netral," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari (hari pemilihan) dan tidak boleh ada yang tahu," lanjutnya.

Baca Juga: Ketua KPU soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak: Tanya yang Buat Pernyataan

Ma'ruf Amin pun enggan berkomentar banyak mengenai pernyataan Jokowi soal keberpihakan yang menuai kontroversi. Ia mempersilakan publik untuk menilai pernyataan dan tindakan Jokowi.

"Saya kira sudah jelas ya aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan saja nanti urusannya itu publik saja," kata Wapres.

Di lain sisi, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku tidak ada masalah dengan Jokowi dan tetap menghormati apa pun pilihan sang presiden.

"Saya kira enggak ada masalah ya, ini bukan perbedaan dengan presiden. Memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral," ungkap Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, saat menghadiri penyerahan pesawat C-130J Super Hercules dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI Angkatan Udara (AU) di angkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01), Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berpihak dalam pemilu.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh. Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," lanjutnya.

Baca Juga: Timnas AMIN Ingatkan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Bukan Semata Hukum, Ada Kepatutan