Ketua DPP PPP Tegaskan Kader yang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran Lakukan Manuver Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa kader partai yang menyatakan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo-Gibran melakukan manuver pribadi.

Pasalnya, Achmad Baidowi menegaskan bahwa kader yang menamakan dirinya sebagai Pejuang PPP itu tak sesuai dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Ya (manuver) pribadi, namanya aja bukan DPP PPP, tapi Pejuang PPP yang itu tidak ada dalam AD/ART," kata Achmad Baidowi di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (29/12/2023).

Ia lantas menerangkan bahwa organisasi di partai berlambang Ka'bah itu hanya terdiri dari DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Organisasi di PPP itu nggak ada yang namanya Pejuang PPP. Yang ada DPP, DPW, dan DPC PPP," sebutnya.

"Di luar itu ya nggak ada, nggak dikenal di AD/ART PPP," sambung laki-laki yang karib disapa Awiek itu.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Prabowo Jualan Nama Jokowi dan Tidak Tawarkan Gagasan untuk Pilpres 2024

Awiek juga menegaskan bahwa kader bernama Witjaksono, Koordinator Pejuang PPP yang dukung Prabowo-Gibran itu belum genap setahun bergabung di partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya Witjaksono itu belum setahun bergabung di PPP," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPP PPP tak akan terpengaruh oleh manuver Witjakcono dan kawan-kawan. Sebab, PPP masih solid bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Saya kira internal PPP itu tidak akan terpengaruh oleh manuver yang dilakukan oleh Mas Witjaksono dan teman-teman. Karena DPP PPP bersama struktur partai masih solid untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," terangnya.

"Terbukti dari sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat soliditas PPP mendukung Ganjar-Mahfud itu semakin kuat, bahkan melebihi angka 50 persen," lanjutnya.

Ia pun memastikan para kader yang menamakan diri Pejuang PPP akan diberi sanksi karena melakukan manuver politik terkait dukungan dalam Pilpres 2024.

"Sebagaimana disampakan Sekjen PPP Gus Arwani Thomafi, pasti ada sanksi disiplin organisasi di AD/ART ya," tegasnya.

Baca Juga: Soal Singkatan Asing di Debat Cawapres, Pakar Sebut Tim Paslon Prabowo-Gibran Akali Celah Aturan KPU

Meski belum bisa memastikan sanksi yang akan dijatuhkan, namun ia menjelaskan bahwa ada berbagai tingkatan peringatan, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian.

"Tinggal dilihat tingkat kesalahannya," jelas laki-laki yang karib disapa Awiek itu.

Terkait adanya kader PPP yang dukung Prabowo-Gibran, Capres Ganjar Pranowo pun buka suara.

"Kalau individu kan kita boleh sebut oknum, itu bisa terjadi di partai apa pun, kan?" kata Ganjar, Jumat (29/12/2023) dipantau dari cuplikan Kompas TV.

Ia mengungkapkan adanya kader partai di luar koalisi pendukungnya yang juga menyatakan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud.

"Hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi dalam konteks seperti ini, ketika antarpartai kita tidak firm betul dalam kendalikan anggota, maka split ticket akan terjadi. Dan split ticket ini kayaknya akan terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, sekelompok kader PPP yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang PPP menyatakan dukungan terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. 

"Hari ini yang deklarasi tidak cuma kami, tapi juga ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia yang sudah deklarasi juga hari ini," kata Koordinator Pejuang PPP Witjaksono usai melakukan deklarasi di Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023) dipantau dari cuplikan Kompas TV.

Ia mengaku yakin pihaknya tetap berada di PPP dan siap menerima berbagai sanksi.

"Kami masih yakin bahwa kami masih di PPP, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini, jadi kami terbuka," ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan pemberian sanksi kepada DPP PPP.

"Jadi keputusan ada di DPP, kalau memang misalnya kami mendapatkan sanksi, kami yakin apa yang kami lakukan semuanya untuk PPP dan semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia," terangnya.