Kader PPP yang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran akan Disanksi, Disebut Belum Setahun Gabung

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memastikan pihaknya akan beri sanksi kader yang melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo-Gibran.

"Sebagaimana disampakan Sekjen PPP Gus Arwani Thomafi, pasti ada sanksi disiplin organisasi di AD/ART ya," kata Achmad Baidowi di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (29/12/2023).

Meski belum bisa memastikan sanksi yang akan dijatuhkan, namun ia menjelaskan bahwa ada berbagai tingkatan peringatan, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian.

"Tinggal dilihat tingkat kesalahannya," jelas laki-laki yang karib disapa Awiek itu.

Awiek juga menegaskan bahwa kader bernama Witjaksono, Koordinator Pejuang PPP yang mendukung Prabowo-Gibran, itu belum genap setahun bergabung di partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya Witjaksono itu belum setahun bergabung di PPP," ujarnya.

Baca Juga: Soal Singkatan Asing di Debat Cawapres, Pakar Sebut Tim Paslon Prabowo-Gibran Akali Celah Aturan KPU

Ia juga menegaskan bahwa Pejuang PPP bukan organisasi resmi yang ada di dalam partainya. Sehingga, deklarasi dukungan Prabowo-Gibran menurut dia adalah manuver pribadi kader.

"Ya pribadi, namanya aja bukan DPP PPP, tapi Pejuang PPP yang itu tidak ada dalam AD/ART," ujarnya.

"Organisasi di PPP itu nggak ada yang namanya Pejuang PPP. Yang ada DPP, DPW, dan DPC PPP. Di luar itu ya nggak ada, nggak dikenal di AD/ART PPP," sambungnya.

Sebelumnya, sekelompok kader PPP yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang PPP menyatakan dukungan terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

Padahal, DPP PPP sudah menyatakan dukungan dan bergabung sebagai koalisi partai yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Hari ini yang deklarasi tidak cuma kami, tapi juga ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia yang sudah deklarasi juga hari ini," kata Koordinator Pejuang PPP Witjaksono usai melakukan deklarasi, Kamis (28/12/2023) dipantau dari cuplikan Kompas TV.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Prabowo Jualan Nama Jokowi dan Tidak Tawarkan Gagasan untuk Pilpres 2024

Ia mengaku yakin pihaknya tetap berada di PPP dan siap menerima berbagai sanksi.

"Kami masih yakin bahwa kami masih di PPP, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini, jadi kami terbuka," ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan pemberian sanksi kepada DPP PPP.

"Jadi keputusan ada di DPP, kalau memang misalnya kami mendapatkan sanksi, kami yakin apa yang kami lakukan semuanya untuk PPP dan semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia," terangnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menegaskan bahwa tak ada koordinasi antara DPP PPP dengan Pejuang PPP.

"Tidak ada, tidak ada koordinasi," jelasnya kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).

Ia menambahkan, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah pemberian sanksi terhadap kader PPP yang bermanuver mendukung paslon lain dalam Pilpres 2024 itu.

"Kami akan menegakkan dan juga menyiapkan langkah-langkah penegakan konstitusi partai," tegasnya.