Gibran soal Sikapnya di Debat Perdana: Teguran dan Evaluasi Kami Terima

SOLO, KOMPAS.TV- Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menerima evaluasi dan teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal sikapnya saat debat capres-cawapres yang dilaksanakan pada Selasa (12/12/2023).

Keterangan itu disampaikan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (14/12/2023).

“Ya semua teguran dan evaluasi kami terima,” ucap Gibran.

Dalam keterangannya, Gibran kemudian menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya dalam acara debat.

Namun ia menolak menjelaskan mengenai sikapnya tersebut, termasuk enggan menanggapi perihal debat perdana capres-cawapres menuju Pemilihan Presiden 2024.

“Terima kasih ya,” kata Gibran singkat.

Baca Juga: Polisi Periksa Alexander Marwata untuk Kasus Pemerasan SYL, Karopenmas: Permintaan Firli Bahuri

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan memberi teguran kepada tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan tindakan berlebihan dalam debat Pilpres 2024.

Untuk diketahui, Gibran dalam acara debat sempat berdiri dan memandu penonton untuk membela Prabowo Subianto saat ditanya perihal putusan Mahkamah Konstitusi oleh Anies Baswedan.

Namun hingga kini, teguran KPU belum disampaikan kepada Gibran Rakabuming Raka.

“Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya akan kami sampaikan,” ucap Hasyim.

Debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali.

Setelah debat perdana 12 Desember 2023. debat kedua akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023.

Baca Juga: Imparsial: Anies dan Ganjar Lebih Progresif Ketimbang Prabowo untuk Sikapi Pelanggaran HAM di Papua

Untuk debat kedua temanya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Lalu debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Selanjutnya untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.

Terakhir atau kelima pada 4 Februari 2024 dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.