Daftar 13 Korban Penghilangan Paksa 1997-1998 yang Disinggung Ganjar di Debat Capres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus penghilangan paksa 13 orang pada periode 1997-1998 disinggung dalam debat capres perdana yang dihadiri Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada Selasa (12/12/2023). Debat capres edisi perdana tersebut salah satunya membicarakan tema hak asasi manusia.

Penghilangan paksa 1997-1998 adalah satu dari 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintahan Joko Widodo. Hingga kini, ke-13 orang yang hilang selama pergolakan jelang Reformasi itu belum ditemukan dan tidak diketahui kondisinya.

Ketika debat, Ganjar Pranowo menyinggung empat rekomendasi DPR RI tahun 2009 soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, yakni pembentukan pengadilan HAM ad hoc, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan kepada korban, serta meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Ganjar bertanya kepada Prabowo, apakah Ketua Umum Partai Gerindra itu akan membuat pengadilan HAM jika terpilih.

Baca Juga: Ganjar Tanya Makam Orang Hilang di Kasus Pelanggaran HAM Berat, Prabowo: Itu Tendensius

Bahkan, Ganjar kemudian bertanya apakah Prabowo bisa menunjukkan makam para korban penghilangan paksa agar keluarga bisa berziarah setelah dua dekade.

"Pertanyaan saya, satu (pertama) apakah Bapak akan membuat pengadilan HAM? Kedua, apakah Bapak bisa menunjukkan makam (para korban), membantu keluarga agar mereka bisa berziarah? Kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak," kata Ganjar.

Para korban penghilangan paksa tersebut tidak diketahui apakah masih hidup atau meninggal dunia. Berikut 13 orang yang dihilangkan pada 1997-1998 dan tak kembali sampai sekarang.

 

Seperti diketahui di era jelang reformasi (1997-1998), Prabowo pernah menjabat sebagai komandan jenderal Kopassus kemudian panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Daftar korban penghilangan paksa 1997-1998

Petrus Bima Anugrah

Petrus Bima Anugrah adalah mahasiswa Universitas Airlangga dan STIF Driyarkara. Petrus hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998.

Herman Hendrawan

Herman Hendrawan adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Herman hilang saat konferensi pers KNPD di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta pada 12 Maret 1998.

Suyat

Suyat adakah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). Suyat hilang di Surakarta, Jawa Tengah pada 12 Februari 1998.

Wiji Thukul

Wiji Thukul adalah penyair dan aktivis yang dikenal kritis terhadap Orde Baru. Wiji Thukul terakhir kali terlihat di Jakarta pada April 1998.

Yani Afri

Yani Afri adalah seorang sopir yang mendukung PDI-Megawati. Yani Afri hilang di Jakarta pada 26 April 1997.

Sonny

Sonny, teman dari Yani Afri, adalah seorang sopir yang juga mendukung PDI-Megawati. Sonny hilang di Jakarta pada 26 April 1997.

Dedi Hamdun

Dedi Hamdun adalah pengusaha yang aktif dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.

Noval Al-Katiri

Noval Al-Katiri, teman dari Dedi Hamdun, juga merupakan seorang pengusaha dan politikus PPP, hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.

Ismail

Ismail, sopir dari Dedi Hamdun, hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.

Ucok Munandar Siahaan

Ucok Munandar Siahaan adalah mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta.

Hendra Hambali

Hendra Hambali adalah seorang siswa SMA, hilang sejak kerusuhan di Glodok, Jakarta Barat pada 15 Mei 1998.

Yadin Muhidin

Yadin Muhidin, alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan di Polres Jakarta Utara dan dinyatakan hilang pada 14 Mei 1998.

Abdun Nasser

Abdun Nasser adalah seorang kontraktor yang hilang ketika kerusuhan di Jakarta pada 14 Mei 1998.

Jawaban Prabowo atas kasus penghilangan paksa

Prabowo menanggapi pertanyaan Ganjar dengan menyebut capres nomor urut 3 tersebut "tendensius." Prabowo mengaku akan menegakkan hak asasi manusia jika terpilih.

"Kenapa yang 13 orang ilang pada saat itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar. Itu tendensius," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan RI itu juga mengaku akan mengadakan pengadilan HAM jika diputuskan demikian. Prabowo pun menyinggung sejumlah aktivis '98 yang kini mendukung dirinya di Pilpres 2024.

"Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah. Namanya usaha," kata Prabowo.

Baca Juga: Janji Jokowi: 4 Perintah Presiden Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu