Menkopolhukam Berharap KPU Bikin Sistem yang Sulit Diretas: Itu Kepentingan Negara

TANGERANG, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat sistem yang sulit diretas.

Ia menyampaikan hal tersebut untuk merespons dugaan terjadinya peretasan terhadap situs KPU dan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan," kata Mahfud di kampus Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023), dikutip Kompas.com.

Ia juga berharap agar masyarakat tidak meretas data KPU, karena data tersebut penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Buka Suara Terkait Dugaan Data Pemilih di Pemilu 2024 Bocor

"Jangan meretas hal-hal yang begitu itu, itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu," harapnya.

Meski demikian, ia enggan berkomentar saat disinggung mengenai potensi kecurangan yang terjadi apabila data KPU mudah dibobol.

Mahfud hanya menyampaikan, masih ada waktu untuk mengatasi masalah pendataan sambil harus memastikan data tersebut tetap aman.

"Data mulai dari sekarang dikonsolidasi lagi sehingga nanti ada akurasinya, masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," katanya.

Sebelumnya, peretas yang menamakan dirinya "Jimbo" mengeklaim berhasil mencuri data pemilih dari situs kpu.go.id.

Melalui unggahan di situs BreachForums, Jimbo membagikan 500 ribu data yang ia klaim berhasil ia peroleh.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Baca Juga: Dugaan Peretasan Situs KPU, Pakar Khawatir Data Digunakan untuk Kampanye Hitam dan Ubah Hasil Pemilu

Jimbo mengaku pihaknya menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Peretas itu juga mengeklaim memperoleh data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Data-data yang ia peroleh tersebut dijual dengan harga 74.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,2 miliar.