Moeldoko: Kemendagri akan Perintahkan Kepala Daerah Daftarkan Petugas Pemilu ke BPJS Kesehatan

Tujuannya, kata dia, pertama, untuk upaya preventif sehingga petugas di lapangan mengerti benar kondisi kesehatan mereka.

"Kalau nggak sehat langung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, bahwa upaya skrining ini tidak mengganggu upaya petugas."

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan skrining kesehatan bagi seluruh petugas penyelenggara pemilu.

“Tentu kami apresiasi inisiasi yang luar biasa dari KSP dan dari Bawaslu, dari KPU, dari Kementerian Dalam Negeri, untuk kita bisa belajar dari yang kemarin, pelaksanaan pemilu, agar tidak terjadi korban yang tidak perlu, sehingga kita bisa antisipasi,” bebernya.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan telah mengembangkan satu sistem skrining riwayat kesehatan.

“Dengan mengisi form, mereka akan oleh sistem diberitahukan berisiko atau tidak berisiko.”

“Jika berisiko, tidak perlu khawatir karena ada penanganan lebih lanjut, jadi bisa periksa lebih lanjut kemudian ditangani,” tambahnya.

Baca Juga: Keterangan Istana Lewat Moeldoko saat Bantah Polisi Intimidasi DPC PDI-P Solo

Oleh karena itu, dia mengimbau para petugas penyelenggara pemilu untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif.

“Jadi seluruh petugas pemilukada bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form, yaitu riwayat skrining, bisa ditindaklanjuti kesehatannya.”

"Kami akan membuat suatu dashboard, baik kepada KPU, Bawaslu, KSP, ataupun pemda, untuk mengetahui setiap individu petugas yang terlibat dan status kesehatannya,” tambahnya.