Pesan Sidang Tahunan KWI Ajak Umat Bersatu Wujudkan Pemilu Damai, Jujur Adil dan Bermartabat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2023 memberi catatan dalam menyikapi Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. 

Para Uskup dalam KWI menyadari tahun 2024 akan menjadi tahun dengan suhu politik tinggi, dan dari segi ekonomi akan menguras anggaran pusat dan daerah. 

Anggaran yang mencapai puluhan triliun akan mubazir jika Pemilu dan Pilkada 2024 tidak bisa memunculkan para pemimpin yang akan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. 

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC mengingatkan, tantangan di Pemilu 2024 sangat berat. 

Tidak menutup kemungkinan Pemilu 2024 menggoda seseorang menempuh segala cara dalam mencapai tujuan dan mengembalikan biaya politik yang tidak sedikit dikeluarkan. 

Baca Juga: Saling Lempar Narasi Kecurangan Pemilu, Akankah Elektoral Peserta Pilpres Terpengaruh?

Para calon juga tidak segan menerabas hukum, melakukan politik uang, menghalalkan nepotisme dan melanggengkan dinasti politik sehingga dapat membahayakan demokrasi.

Bahkan situasi politik akhir-akhir ini, khususnya terkait Pilpres, Pileg dan Pilkada cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. 

Selain itu politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan juga rawan dimanfaatkan oleh politikus untuk mencapai tujuan kontestasi politik. 

Tidak kalah penting, kemiskinan dan ketidakadilan menuntut perhatian lebih.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ketimpangan sosial dan diskriminasi juga menjadi masalah lama yang tak kunjung selesai. 

Belum lagi masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme yang naik-turun berdinamika di jalannya sendiri belum hilang dari negeri ini. 

Baca Juga: 3 Paslon Resmi Bertarung, Bagaimana Memastikan Pemilu Jujur, Adil dan Tetap Damai? - ULASAN ISTANA

"Kita dituntut memberi perhatian serius bukan hanya pada masalah-masalah tersebut tetapi juga pada oknum bangsa yang sampai hati mengeksploitasi demi keuntungan pribadi ataupun golongan," ujar Antonius dalam keterangan tertulis pesan sidang tahunan KWI 2023, Sabtu (18/11/2023).

Antonius menambahkan, masyarakat mengharapkan ekonomi akan semakin bertumbuh, masalah sosial semakin berkurang, upaya pelestarian lingkungan hidup berjalan dengan baik, dan semua dapat bekerja dengan tenang. 

Kepastian hukum yang ditopang aparat yang profesional dan tidak memihak akan membantu menciptakan kondisi damai.

Bonus demografi perlu diwaspadai agar tidak sampai menimbulkan penyakit sosial.

Jumlah usia produktif yang lebih banyak berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif dan hedonis. 

Pesatnya perkembangan digital di berbagai bidang saat ini juga sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. 

Baca Juga: Ray Rangkuti: Keterlibatan Presiden dan Putusan MKMK Faktor Ramainya Isu Kecurangan Jelang Pemilu

"Jika hal-hal tersebut dibiarkan terus, harapan Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai," ujar Antonius. 

"Kami meminta kepada para calon eksekutif dan legislatif serta penyelenggara Pemilu dan TNI-Polri untuk bersatu mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas dan bermartabat," imbuhnya.

Menuju Indonesia Emas

Antonius menambahkan, pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan perayaan 100 tahun Kemerdekaan. 

Sidang tahunan KWI mendukung pemerintah yang mengajak seluruh masyarakat untuk berlari mengejar kemajuan.

Baca Juga: Buka Suara soal Kecurangan Pemilu, Anies Janji akan Kembalikan Kepercayaan Publik

Dalam sidang tahunan KWI itu para Uskup juga dengan sepenuh hati berupaya ikut serta melakukan berbagai hal yang perlu untuk mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan tersebut di atas.

"Kami memastikan bersama komponen bangsa akan bekerja sama mendorong munculnya atau dilakukannya hal-hal penting demi menciptakan situasi damai dalam rangka menyongsong Indonesia unggul dan maju," ujar Antonius.  
    
Para Uskup dalam sidang tahunan KWI juga mendorong umat terlibat aktif melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menghormati kebhinekaan, memiliki integritas.

Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil-lemah-miskin-tersingkir-difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan. 

"Kami para Uskup dan Umat Katolik Indonesia bersama dengan barisan besar komponen bangsa menginginkan terwujud dan terpeliharanya kedamaian demi tercapainya Indonesia Emas," pungkas Antonius.